Kisah Miris Kontraktor Dinas Kelautan Aceh

Keterlambatan pembayaran berdampak pada pembelian barang. Harga-harga bahan baku pembuatan boat dan jaring pukat telah melonjak. I

Lelaki hitam manis itu berbicara tentang pengalaman pahit. Namun, nada suaranya tetap tenang, tidak meledak-meledak. Alih-alih berbicara dengan nada tinggi, ia malah tertawa ketika mengingat kisah getir itu.

Dialah Niazi Kamaruddin, Direktur PT Istana Lautsa yang mendapat satu paket proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk pembangunan kapal nelayan di Pidie.

Untuk membangun tiga kapal, proyek yang didapat Niazi itu nilainya Rp7,219 miliar.  Uang yang dibutuhkan untuk membuat satu boat sekitar Rp2,4 miliar

“Kalau melihat nilai proyeknya, orang pasti menyangka saya untung banyak, tapi Lillahi Taala saya hampir bangkrut,” kata Niazi saat berbincang dengan ATJEHPOST.com di sebuah warung kopi di Banda Aceh, 12 Juni 2014.

Niazi adalah tipikal pengusaha yang ingin  menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Namun, upayanya tak diimbangi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pembayaran pekerjaan yang seharus sesuai termin, malah baru dibayarkan setelah pekerjaan hampir selesai.

“Saat teken kontrak Mei 2013, saya mendapat uang muka 20 persen, untuk body kapal saja tidak cukup,” kata Niazi.

Pembayaran berikutnya seharusnya dilakukan sesuai persentase pekerjaan. Seharusnya, pada Juli atau Agustus 2013, Niazi memperoleh pembayaran tahap kedua. Namun, ia baru mendapat pembayaran 50 persen pada akhir November 2013.

Parahnya, keterlambatan berdampak pada pembelian barang. Harga-harga bahan baku pembuatan boat dan jaring pukat telah melonjak. Itu tidak akan terjadi seandainya pembayaran diterima pada Juli atau Agustus.

“Harga bahan untuk pembuatan pukat yang awalnya dinilai Rp400 juta, naik hingga Rp650 juta. Begitu juga dengan bahan-bahan lain. Kalau mesinnya tidak naik karena sudah duluan dipesan,” kata Niazi.

Yang mengherankan Niazi, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berdalih pembayaran tidak bisa dilakukan sebelum kapal melaut. Padahal, menurut aturan main, pembayaran diselesaikan per termin.

“Ini pembangunan boat, buat pengadaan boat. Kalau pengadaan, begitu sampai barang baru dibayar. Inikan kita bangun tahap demi tahap sesuai kontrak. Saya merasa dipersulit, tetapi saya tetap berusaha meyelesaikan tepat waktu sesuai kontrak,” kata Niazi.

Niazi pun pontang-panting mencari uang dari pihak ketiga. Untungnya, ia dipercaya. Walhasil kapal yang dibuat di Gampong Kupula, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, itu pun rampung pada Desember 2013.

“Kapal saya adalah yang paling cepat selesai dari 40 boat yang dibuat di seluruh Aceh,” kata Niazi.

Sementara di tempat lain, para pengusaha kesulitan menyelesaikan boat tepat waktu karena terkendala pembayaran.

“Kami ini kan mitra pemerintah, seharusnya dibina, bukannya malah dipersulit oleh dinas,” ujarnya.

Ketika Gubernur Aceh Zaini Abdullah hendak meresmikan penyerahan boat secara simbolis di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, pada Januari 2014, Niazi harus membawa kapalnya dari Pidie ke Banda Aceh. Soalnya, banyak pengerjaan boat lain yang molor dari jadwal.

“Banyak kontraktor lain yang nasibnya lebih buruk dari saya, bahkan ada yang merugi sampai Rp800 juta karena pembayarannya ditahan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh,” kata Niazi yang tahun ini tidak mendapat pekerjaan lagi dari DKP Aceh.

Kapal boat yang dibuat Niazi adalah bagian dari proyek pengadaan 40 kapal bagi nelayan di Aceh. Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gerak) Aceh mencium proyek ini berselemak masalah. Selain soal penyelesaian boat yang molor, diduga ada permainan di tingkat harga hingga penerima boat yang kebanyakan bukan nelayan.

Kisruh internal juga terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Sejumlah pejabat kunci satu per satu mundur dari jabatannya. Puncaknya, pada April 2014, Sekretaris Dinas juga mundur karena merasa tidak sepaham dengan Kepala Dinas, Raihanah. (Lihat: Pejabat Dinas Kelautan Aceh Mundur Ramai-ramai)

Gerak pun sudah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.  “Kasusnya sudah masuk Pulbaket, pengumpulan data-data laporan,” kata Koordinator Gerak Aceh, Askhalani. (Lihat: Boat Mesin Cina di Tangan KPK) []

Baca juga:

Ini Bocoran Surat Mundur Sekretaris Dinas Kelautan Aceh  

Kelompok ‘Nelayan’ Lueng Bata Dapat Boat Bantuan! Ini Kata Kabid DKP Aceh

Makelar Proyek dan Jejak Mas Dar di DKP Aceh