Sebanyak 45 anggota DPRK Aceh Utara periode 2014-2019 baru saja mengucap sumpah/janji dalam rapat paripurna istimewa di gedung dewan, Senin, 1 September 2014.

Dewan Aceh Utara hasil Pemilu Legislatif 2014 “lebih berwarna” dari periode sebelumnya. Lihat saja jumlah perolehan kursi dewan baru: PA (24 kursi), PPP (6 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), PAN (3 kursi), Partai Golkar dan PNA (masing-masing 2kursi), Partai Demokrat, PKB, dan Partai Gerindra (masing-masing 1 kursi).

Jika periode lalu hanya ada Fraksi Partai Aceh (PA) dan Fraksi Gabungan, kali ini dipastikan paling tidak mencapai empat fraksi. Pembentukan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya menjadi tugas Pimpinan Sementara DPRK yang juga baru saja ditetapkan. (Baca: Taliban dan Mukim Muliadi Pimpinan Sementara Dewan Aceh Utara).

Dari 45 anggota dewan tersebut, sebagian di antaranya muka lama alias pernah bercokol di gedung dewan. Dari 32 kader PA yang menjadi anggota dewan Aceh Utara periode 2009-2014, lima di antaranya terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun ke depan.Mereka adalah Jamaluddin Jalil, Abdul Muthaleb, Ismail A Jalil, Tgk Junaidi, dan Muhammad Nasir Taher.

Di luar PA, mereka yang kembali ke panggung dewan yaitu Misbahul Munir alias Rahul dari PNA (sebelumnya Wakil Ketua DPRK dari PA, di-PAW pada tahun 2011), Tantawi dari Partai Demokrat (sebelumnya anggota dewan dari Demokrat, di-PAW pada 2013), dan Zulfadhli A Taleb dari PPP (sebelumnya anggota dewan dari Partai SIRA, di-PAW pada 2014).

“Bagi Rahul, Tantawi, dan Zulfadhli, terpilihnya kembali menjadi anggota dewan merupakan pembuktian bahwa mereka berhasil merebut hati masyarakat. Buktinya, meski sudah di-PAW (diganti) di tengah jalan pada periode lalu, mereka kembali terpilih meski dengan mengibarkan bendera yang berbeda dari sebelumnya,” ujar Anwar, salah seorang mahasiswa asal Aceh Utara.

Dari tiga anggota dewan itu, paling menarik ialah Tantawi. Pasalnya, walaupun ia didepak alias di-PAW oleh Partai Demokrat pada masa jabatan periode lalu, Tantawi tetap menumpang perahu yang sama dan kembali terpilih.

Pada Pemilu 2009, Tantawi maju lewat Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (Sawang, Muara Batu, dan Dewantara). Pada Pemilu 2014, dia kembali naik dari Dapil yang sama. “Kalau tidak ‘dekat’ dengan masyarakat mana mungkin kembali dipercaya lagi. Makanya dewan itu harus sedikit merakyat, jangan ‘kerakyat-an’, tidak merakyat sedikitpun,” kata Mukhtar, warga pedalaman Kecamatan Sawang, Aceh Utara.     

Ada pula dua anggota dewan Aceh Utara periode 2004-2009 yang kembali meraih kursi DPRK 2014-2019. Keduanya adalah Ismed Nur Aj Hasan dari PPP (dulunya anggota dewan dari PAN) dan Muhammad Wali dari PKB (dulunya juga dari PKB).

“Jadi paling tidak ada 10 orang muka lama yang pernah berkiprah di parlemen dari total 45 anggota DPRK Aceh Utara 2014-2019. Kepada 10 orang itu kita harapkan jangan ‘belajar’ di gedung dewan, sebab dewan itu bukan sekolah. Mereka harus lebih gigih dan fokus dalam bertugas dari 35 orang pendatang baru,” ujar Anwar.

Anwar harap-harap cemas dengan anggota dewan pendatang baru, terutama pada masa awal jabatan mereka. Pengalaman menunjukkan, sebagian anggota dewan periode lalu “hana meuho tunong baroh” pada tahun pertama dan kedua masa jabatan mereka.

Sejumlah anggota dewan Aceh Utara 2009-2014 terkesan tidak bisa membaca dengan baik. Misalnya, ketika tampil ke podium dalam rapat paripurna dewan untuk membacakan pendapat fraksi terkait anggaran daerah. Duluan dibaca angka jutaan dari angka miliaran. Bahkan, ada anggota dewan yang membaca nominal anggaran seperti membaca kode pos. Tidak jelas berapa miliar, jutaan, ribuan, dan ratusan rupiah.

Ironisnya, kejadian tersebut bukan satu dua kali saja. Kekeliruan seperti itu mengundang tawa sejumlah pihak yang diundang dalam rapat paripurna dewan. Kalangan dewan sendiri termasuk anggota dewan yang melakukan kekeliruan turut tertawa terbahak-bahak. “Kesannya seperti pentas lawak,” kata seorang staf Sekretariat DPRK Aceh Utara.    

Itulah sebabnya, menurut Anwar, penting kapasitas anggota dewan supaya tidak kalah pintar dari pejabat pemerintah yang diduga lihai dan licin dalam hal “olah kanan kiri”. Jika membaca saja tidak bisa, bagaimana mungkin anggota dewan mampu mengemban tugas berat di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan.       

 “Kita harapkan kasus dewan lama tidak dipertontonkan oleh anggota dewan pendatang baru yang mulai bekerja hari ini sampai lima tahun mendatang,” katanya.[]

 Berta terkait:

Bupati Cek Mad Kritik Saya dan Dewan

 45 Anggota Dewan Aceh Utara Ucap Sumpah

 Ini Anggota DPRK Hasil Pleno KIP Aceh-Utara