KETUA Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh, Kautsar Muhammad Yus, menawarkan dua solusi kepada eksekutif terkait saham Aceh di PT Perta Arun Gas yang kini mengoperasikan regasifikasi LNG di Kompleks Kilang PT Arun di Lhokseumawe.

“Pertama, eksekutif menindaklanjuti keputusan PTUN yang memenangkan Syukri Ibrahim serta mengembalikan sosok tersebut sebagai Dirut PDPA. Kemudian dilanjutkan pembenahan manajemen PDPA,” kata Kautsar yang berkunjung ke redaksi ATJEHPOST.co, Jumat sore, 20 Februari 2015.

Sedangkan yang kedua, kata Kautsar, mengalihkan urusan kerjasama dengan PT. Investa yang baru dibentuk oleh Pemerintah Aceh.

“Manajemennya kan masih kosong. Isi manajemen dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kautsar. 

Kata Kautsar, keterlibatan Aceh yang memiliki saham 30 persen merupakan hasil perjuangan. Jangan sampai, investasi yang sudah ada ini pun kemudian raib begitu saja.

“Ini jadi contoh untuk investasi Aceh di masa yang akan datang. Ini juga bisa memberi pemasukan PAD bagi Aceh,” kata Kautsar.

Sebelumnya, Kautsar Muhammad Yus, mengatakan PT Perta Arun Gas (PAG) yang kini mengoperasikan regasifikasi LNG di Kompleks Kilang PT Arun di Lhokseumawe, tanpa saham Aceh merupakan tamparan bagi Pemerintah Aceh. [Baca:100 Persen Saham PAG Masih Milik Pertamina].

“Ini tamparan keras untuk pemerintah Aceh. Kita gembar-gembor promosi investasi, tapi yang sudah ada tidak bisa dimanfaatkan,” kata Kautsar Muhammad Yus, kepada ATJEHPOST.co, di redaksi ATJEHPOST.co, Jumat sore 20 Februari 2015.

Menurutnya, investasi yang sudah ada seperti pengelolaan regasifikasi LNG di Kompleks Kilang PT Arun. Harusnya, pengelolaan ini masuk saham Pemerintah Aceh sebesar 30 persen. Sedangkan 70 persen saham lainnya milik Pertamina. Namun karena keterlambatan eksekutif bertindak mengakibatkan pengelolaan investasi ini berjalan tanpa keikutsertaan Aceh.

“Orang (Pertamina-red) pipa yang tidak ada sudah terpasang. Nah, kita (Pemerintah Aceh-red) mengurus internal PDPA saja tidak sanggup,” kata politisi Partai Aceh ini.

“Ini jelas ketidakmampuan kita. Tak perlu menyalahkan pusat. Tak usah gembar-gembor mencari investor, jika yang sudah ada tidak bisa ditangani,” kata Kautsar.[]