Pemerintah Aceh meminta kurikulum perdamaian masuk dan dipelajari di dunia pendidikan, di seluruh Aceh. Hal ini disampaikan staf ahli Pemerintah Aceh, M Adli Abdullah, ketika menjadi narasumber pada diskusi publik Aceh Election Club di Cafe 3in1, Banda Aceh, Sabtu, 23 Agustus 2014.

“Atas nama rakyat Aceh, Gubernur Aceh meminta kurikulum perdamaian MoU Helsinki masuk ke dunia pendidikan di seluruh kabupaten di Aceh,” ujarnya.

Menurutnya usulan Gubernur Aceh ini merupakan titik awal dari proses perdamaian Aceh setelah didera konflik lebih dari 30 tahun. Hal ini diperlukan agar nantinya generasi Aceh tidak melupakan tonggak sejarah tersebut.

“MoU Helsinki ini harus menjadi sebuah mata pelajaran yang wajib diketahui oleh siswa-siswa di Aceh, sebagai generasi masa depan serta napak tilas dari buah perdamaian di Aceh,” katanya.

Dia mengatakan momentum sembilan tahun perdamaian Aceh bukanlah bermakna membangkitkan kembali perlawanan kepada pemerintah, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Momentum ini hanyalah bentuk kilas balik dari refleksi apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat Aceh, dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang belum terpenuhi kepada Pemerintah Pusat, dan juga salah satu solusi alternatif untuk mencegah merebaknya kembali konflik seperti dulu,” ujarnya lagi.[]