WACANA pemekaran ALA ABAS yang terpisah dari Aceh dinilai sudah basi. Elit politik diminta menyudahi polemik tentang ALA ABAS.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Murthalamuddin, yang diminta tanggapannya oleh Atjehpost.co terkait rencana anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, yang ingin membahas kembali rencana pemekaran ALA ABAS. 

“Wacana itu silahkan dibahas oleh Forbes dan siapapun. Namun yang harus diingat jangan sampai ini kemudian di salah-artikan oleh grassroot,” ujar Murthalamuddin.

Kata Murthala, stabilitas Aceh menjadi taruhannya bila kemudian menimbulkan reaksi macam-macam, baik yang setuju maupun tidak.

“Saya kira bila hanya masih berupa akan dibahas, tidaklah tepat wacana ini langsung dilempar ke public,” katanya.

Selama ini, ujar Murthala, Pemerintah Aceh sudah berusaha menjawab berbagai hal bagi kebutuhan semua kawasan di Aceh.

“Sebagai contoh, dana Otsus yang bahasa kasarnya adalah kompensasi peperangan, toh penerima terbesar adalah kawasan ALA ABAS, bukan daerah konstelasi konfliknya tinggi seperti kawasan pantai timur dan utara,” kata Murthala.

Begitu juga dengan dana Migas yang dinikmati semua kawasan, walaupun bukan daerah penghasil.

“Kurang apa lagi pemerintah berbuat agar terjadi keseimbangan pembangunan kawasan. Oleh karena-nya jangan bawa-bawa rakyat atas nama kepentingan elit. Pemekaran dalam jangka pendek dan menengah menghabis anggaran untuk elit dan infrastruktur bagi kepentingan elit,” ujarnya.

“Kami minta elit sudah cukuplah memanfaatkan isu itu untuk pemilu. Mari kita sama-sama berpikir untuk membangun apa yang masih kurang dan memperbaiki yang sudah rusak. Kita sama-sama membangun dan membawa kesejahteraan daripada berpikir untuk bagi-bagi wilayah yang berujung bagi-bagi kekuasaan,” kata Murthala lagi.

Sebelumnya diberitakan, Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh akan mengagendakan pembicaraan tentang rencana pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan provinsi Aceh Barat Selatan (Abas). 

Ketua Forbes, M Nasir Djamil SAg memastikan hal itu saat menjawab Serambi di Jakarta, Kamis (9/10). 

“Forbes akan segera membahas soal ALA dan Abas karena hal itu juga aspirasi masyarakat di Aceh,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Anggota DPR RI asal Aceh lainnya, Muslim Ayub MM menyatakan, aspirasi pembentukan provinsi ALA dan Abas sudah lama dideklarasikan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh dari kabupaten yang akan dimekarkan.