Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sedang fokus pada kebijakan moratorium kapal asing demi memaksimalkan potensi laut. Langkah ini diambil untuk kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan di dalam negeri.

Namun, Susi menilai ganjalan atas kebijakan itu terletak pada aturan yang tumpang tindih dengan kementerian atau otoritas lain.

"Kita juga membuat surat untuk penataan wilayah laut kita yang sekarang tumpang tindih antar departemen," kata Susi di kantornya, Jakarta, Selasa 11 November 2014.

Susi mecontohkan, mengenai penyu, mangrove, dan ikan arwana ada di departemen atau Kementerian Kehutanan. Dia menegaskan, apabila kebijakan kementeriannya tidak diintegrasikan dengan kementerian lain, maka akan sia-sia.

"Ini kita akan menyurati untuk meminta kembali itu di bawah koordinasi kita. Karena kalau nanti undang-undang moratorium, zona kuota-kuota ini diadakan, tapi di kehutanan nggak ada kan sama saja bohong. Kita ingin ini diintegrasikan bersama," tuturnya.

Selain itu, Susi menilai kebijakan moratorium secara otomatis juga akan bersinggungan dengan peraturan daerah. Menurutnya, itu harus mereka tata supaya tidak saling kontradiktif.

"Karena tadi saya dengar dari geo survei UGM. Mereka ada identifikasi, mereka kasih masukan, untuk beberapa aturan dengan perda kabupaten. Ini yang akan kita selaraskan," jelasnya.

Masa moratorium selama enam bulan, kata Susi, akan memberi ruang dan waktu dalam pengelolaan laut Indonesia dari pesisir maupun laut demi kepentingan dalam negeri secara maksimal.

Oleh karena itu, dia berharap seluruh masyarakat kelautan, termasuk media menjadi active participant dari rencana-rencana menuju pembangunan kelautan yang baik.

"Kalau tidak ada media yang mensupport, kita tentu tidak akan berhasil," ucapnya.[] sumber: viva.co.id