Konflik internal antara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf akibat tidak jelasnya pembagian tugas dinilai akan semakin berlarut-larut. Ironisnya, Wali Nanggroe Malik Mahmud yang mestinya menjadi tokoh perekat dinilai belum menunjukkan perannya mendamaikan persoalan gubernur dan wagub.  

“Nah.., itu dia. Padahal kita tahu bahwa Malik Mahmud itu Wali Nanggroe, (posisi) itu kan sebenarnya semacam “raja” yang diberi wewenang untuk dapat menjadi nahkoda dalam setiap persoalan-persoalan substansial yang muncul dalam pemerintahan Aceh, yang dapat menghambat progresifitas pembangunan di Aceh, termasuk dalam perkara ini (konflik internal gubernur dan wagub, red),” ujar Nirzalin, Sosiolog Unimal menjawab ATJEHPOST.co tentang peran Wali Nanggroe.

Ditemui di Gedung Pasca-sarjana Unimal, Lhokseumawe, Rabu, 19 November 2014, Nirzalin mengatakan sangat penting Wali Nanggroe Malik Mahmud turun tangan menyelesaikan konflik internal Gubernur Zaini dan Wagub Muzakir Manaf.

“Jadi bagaimana seharusnya Malik Mahmud menunjukkan perannya. (Tapi) ini sudah berapa tahun dia jadi Wali Nanggroe belum menunjukkan posisinya sebagai Wali Nanggroe,” katanya.

“Seharusnya sudah dari dulu dia menunjukkan diri. “Ayo… saya Wali Nanggroe, sekarang kamu apa, dan kamu apa, ayo damai. Lalu selesaikan dengan cara-cara yang win win solution, yang solutif, yang visinya untuk masyarakat. Dan saya kira (Wali Nanggroe) sudah saatnya turun tangan, jangan hanya menjadi simbol saja,” ujar Nirzalin.[]