DARI sekitar Rp13 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2014, sebesar Rp2 triliun harus kembali ke kas negara karena tidak mampu diserap.

"Rendahnya realisasi keuangan Aceh tahun 2014 adalah bukti lemahnya kinerja Pemerintah Aceh dan SKPA dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja," kata anggota DPRA dari Fraksi PKS/Gerindra, Bardan Sahidi dalam siaran persnya, Jumat, 19 Desember 2014.

Menurut Bardan Sahidi, penyebab rendahnya serapan anggaran tidak berdiri sendiri. Ini bermula dari keterlambatan pengajuan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) ke DPR Aceh tahun 2014. Kemudian terkait juga dengan pelaksanaan anggaran di masing-masing SKPA.

"Persoalan ini juga dipicu oleh gelombang mutasi penggantian kepala dinas/biro/kabag, dan kepala kantor di lingkup Setda Aceh dan Satuan Kerja," ujar anggota DPRA asal Aceh Tengah tersebut.

Ia mengatakan jumlah anggaran mencapai Rp2 triliun yang tak mampu diserap menjadi kerugian besar bagi Aceh. Padahal di kabupaten/kota masih banyak kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik yang harus dilaksanakan.

Bardan menilai, dua tahun pemerintahan Zaini Abdullah tidak menunjukkan prestasi dalam serapan anggaran, baru sebatas wacana, bobot kurang dan janji masih terutang.

"Kami berharap ke depan Zaini Abdullah dan kabinetnya lebih seirus bekerja, apalagi masa pengabdian hanya tersisa tiga tahun lagi. Sebagai anggota dewan, kami harus mengingatkan ini sebagai bentuk kontrol dalam semangat check and balances," ujar Bardan Sahidi.

Belajar dari pengalaman buruk ini dan supaya tidak terulang di APBA 2015, hal lain yang tak kalah penting menurut Bardan adalah DPR Aceh harus segera melantik pimpinan definitif dan mengisi alat kelengkapan dewan (AKD) dan segera bersidang membahas anggaran 2015.

"Ini harus segera dilaksanakan sebelum sumpah serapah dan kepercayaan publik kepada Pemerintahan Aceh semakin memuncak," katanya.[] sumber: serambi indonesia