PEMERINTAHAN sarat nepotisme diduga tidak hanya pada pemerintahan Zaini Abdullah, akan tetapi terjadi pula di pemerintahan Muhammad Thaib alias Cek Mad. Bedanya, jika Gubernur Aceh Zaini Abdullah menempatkan keluarga dan kerabatnya pada sejumlah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Bupati Cek Mad “lebih berani” dengan memberi jabatan penting untuk kaomnya (keluarga dan kerabatnya) duduk dalam jajaran “kabinetnya”.

Informasi dihimpun ATJEHPOST.co, Jumat, 9 Januari 2015, menyebutkan, tidak banyak yang tahu jika keluarga dan kerabat Cek Mad sudah menduduki jabatan eselon II (setingkat asisten dan kepala dinas) di pemerintahan Aceh Utara sejak Cek Mad menjadi Bupati pada tahun 2012 lalu.

Menurut sejumlah sumber di lingkungan Pemerintah Aceh Utara, para pejabat yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat dengan Bupati Cek Mad antara lain Kepala Dinas Syariat Islam M. Idris Thaib. Ia merupakan adik kandung Cek Mad yang dilantik menjadi Kadis Syariat Islam Aceh Utara pada Januari 2013.

Berikutnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Muhammad Nasir. Menurut satu sumber, ia adalah adik ipar Cek Mad. Sedangkan Asisten II (Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keistimewaan Aceh) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Aceh Utara Abdul Azis, kata sumber itu, merupakan adik sepupuk dari ayah Cek Mad.

Mulanya, menurut sejumlah sumber, Bupati Cek Mad di awal pemerintahannya melantik Abdul Azis sebagai Asisten III (Bidang Administrasi dan Keuangan) Setkab Aceh Utara. Cek Mad kemudian memutasi Abdul Azis menjadi Asisten II. “Pak Anwar Adlin, Asisten I (Bidang Pemerintahan Setkab Aceh Utara) juga kaom Cek Mad,” kata sumber itu.

Pejabat eselon II lainnya yang merupakan kaom Bupati Cek Mad adalah Mursyid, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Utara. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Asisten II Setkab Aceh Utara dan pernah menjadi Kepala Dinas Pertanian. “Pak Mursyid abang angkat Cek Mad,” ujar sumber itu lagi.

Sementara pejabat eselon III, salah satunya adalah Mawardi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Aceh Utara. “Itu adik ipar Cek Mad, sama seperti Kepala DPKKD,” kata sumber tersebut.

Sumber itu menilai kebijakan Bupati Cek Mad mengangkat kaomnya duduk dalam jajaran “kabinetnya” sangat tidak etis. Pasalnya, kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa pemerintahan Aceh Utara sudah menjadi “perusahaan keluarga”.

Akan tetapi, sejumlah pejabat Aceh Utara lainnya yang saat ini memiliki jabatan tertentu menilai semua kaom Bupati Cek Mad yang duduk dalam jajaran “kabinetnya” memiliki kompetensi.

“Contoh, Teungku Idris (Kepala Dinas Syariat Islam), beliau mungkin satu-satunya pejabat di Aceh Utara saat ini yang mampu baca kitab kuning. Beliau juga alumni pesantren yang kemudian menempuh pendidikan tinggi. Dan Bupati tidak asal-alasan mempromosikan jabatan kepada beliau, karena Teungku Idris sebelumnya menjabat Sekteraris MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh Utara,” kata seorang pejabat.

Menurut dia, Kepala DPKKD Aceh Utara Muhammad Nasir juga memiliki kompetensi. “Nasir sudah cukup lama bertugas di DPKKD sejak masa Bupati Tarmizi Karim mulai dari eselon IV dan III,” ujar pejabat itu lagi.

Namun, menurut sejumlah staf dan pejabat lainnya, walaupun memiliki kompetensi tetap saja tidak etis.

Pemerintahan Cek Mad yang sarat nepotisme turut menjadi perbincangan sejumlah kalangan di luar pemerintahan Aceh Utara. “Kalau dibilang punya kompetensi, coba uji publik dulu. Indikatornya sederhana saja, apa terobosan yang luar biasa yang sudah dilakukan Bupati Cek Mad selama lebih dua tahun memimpin Aceh Utara dengan memberi jabatan kepada keluarga dan kerabatnya,” tanya seorang tokoh masyarakat yang tidak ingin namanya ditulis.

“Faktanya, Aceh Utara yang kaya sumber daya alam ternyata sampai sekarang masih jauh tertinggal dibanding daerah lainnya. Banyak rakyat hidup miskin, pengangguran cukup tinggi karena tidak ada lapangan kerja baru, bahkan kondisi jalan di berbagai kecamatan rusak parah. Jadi tidak ada beda atau tidak ada kemajuan dibandingkan masa pemerintahan Bupati-Bupati sebelumnya,” kata sumber itu lagi.

Kepala Bagian Humas Setkab Aceh Utara Amir Hamzah kepada ATJEHPOST.co, Jumat, 9 Januari 2015, menyatakan, semua pejabat di kabupaten ini diberi jabatan oleh Bupati Cek Mad atas pertimbangan kemampuan, bukan hubungan keluarga dan kerabat.

“Saya membantah keras kalau ada yang bilang Bupati mengangkat pejabat karena hubungan keluarga, itu sama sekali tidak benar. Terlepas ada atau tidak hubungan keluarga, tapi yang duduk di pemerintahan saat ini benar-benar orang yang punya kemampuan. Jadi sah-sah saja (hubungan keluarga), yang penting mampu, bukan karbitan. Bupati menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai profesionalitas,” ujar Amir Hamzah.[]