PENYAKIT nepotisme pada Gubernur Aceh Zaini Abdullah tampaknya sudah pada tahap kronis. Kabar terbaru, mantan warga negara Swedia itu menempatkan adik kandungnya Muhammad Abdullah sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
Muhammad Abdullah ditempatkan di sana sebagai anggota dari unsur teknis. Dewan Pengawas ini diketuai oleh Adnan Gantoe yang juga merangkap anggota. Dua anggota lainnya adalah Husni Jalil (unsur profesional) dan Alfiansyah Yualianur dari unsur teknis.
Selain di BPKS, Gubernur Zaini Abdullah juga menunjuk Muhammad Abdullah sebagai anggota tim Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Muhammad juga telah ditunjuk untuk mencari investor baru bagi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dalam proyek regasifikasi Arun yang bekerjasama dengan Pertamina. Muhammad berperan penting dalam batalnya kerjasama dengan investor PT Artanusa Trada lantaran menuntut saham 51 persen tanpa setoran modal.
Di BPKS, Gubernur juga mengangkat Chandra Hasan sebagai salah satu deputi. Kepada media ini, Chandra mengakui sebagai saudara jauh Gubernur Zaini.
Muhammad Abdullah belum dapat dimintai komentarnya tentang data ini. Namun sebelumnya, pada 29 November 2014, ia sempat mengomentari soal penempatan Chandra Hasan sebagai salah satu Deputi BPKS.
"Tidak benar, dia bersama beberapa orang lain mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh Prof Renald Kasali dari UI. Tidak ada yang berhak memberikan arahan ataupun rekomendasi apapun dan kepada siapapun..." kata Muhammad Abdullah dalam pesan singkat yang dikirim kepada wartawan ATJEHPOST.CO. (Lihat: Ini Kata Adik Gubernur Zaini Soal Nepotisme di BPKS Sabang)
Sorotan terhadap nepotisme di BPKS Sabang pernah dibahas dalam pertemuan Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh di Jakarta. Ikut disorot pula soal temuan adanya bapak dan anak di lembaga itu. Kentalnya nuansa nepotisme ditengarai sebagai salah satu penyebab BPKS Sabang tidak bisa bekerja profesional. (Baca: Bapak dan Anak di BPKS Disorot Forbes)
BPKS Sabang dibentuk melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2000 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Lembaga ini dbentuk untuk mengurus Sabang yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Lembaga ini dibiayai Pemerintah Pusat lewat APBN, meskipun tak tertutup kemungkinan mendapat tambahan dana dari Pemerintah Aceh lewat APBA.
Sebelumnya, Gubernur Zaini Abdullah juga menempatkan adik kandungnya yang lain, Hasbi Abdullah, sebagai komisaris utama di perusahaan milik daerah PT Investasi Aceh. Setelah ribut-ribut soal usulan penempatan modal sebesar Rp125 miliar di perusahaan itu, Hasbi Abdullah menyatakan mundur.
Ketika media ini menanyakan apakah keputusannya untuk mundur terkait gencarnya pemberitaan tentang nepotisme Gubernur Zaini, Hasbi menjawab,"saya memang tidak nyaman dengan pemberitaan seperti itu." (Baca: Adik Gubernur Zaini Mundur dari Komisaris PT Investasi Aceh)
Sementara itu, baru-baru ini juru bicara Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) Hendra Budian mengatakan, dari 423 pejabat di jajaran Pemerintah Aceh, 412 diantaranya merupakan kerabat dan saudara Gubernur Zaini Abdullah.
"Lebih parahnya lagi ada sejumlah kepala dinas yang notabenenya berasal dari kalangan Gubernur, masih saja dipertahankan meski sudah beberapakali sudah menunjukkan prestasi yang sangat buruk," ujarnya.[]
Baca juga:
BPKS Sabang: Hari Gini Masih Cet Langet?
