Pelesiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malaysia menuai kecaman dari berbagai pihak, terlebih mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyempatkan hadir di acara penandatanganan kerjasama antara Proton Holding Bhd dengan perusahaan milik AM Hendropriyono, yakni PT Adiperkasa Citra Lestari terkait wacana mobil nasional untuk Indonesia.

Salah satu kecaman muncul dari Partai Gerindra, yang menilai kehadiran Presiden Jokowi dalam peresmian kerjasama itu sangat tidak tepat, mengingat saat ini masyarakat Indonesia tengah dibuat tersinggung oleh iklan di Malaysia yang berbau rasial karena menghina para Tenaga Kerja asal Indonesia.

"Iklan berjudul pecat pembantu Indonesia sangat merendahkan dan melukai perasaan rakyat kita. Seharusnya Jokowi tidak menghadiri acara itu sebagai bentuk perwakilan rasa ketersinggungan rakyatnya," tegas Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino Husein Mohi. (Baca: Iklan di Malaysia Ini Amat Rendahkan Indonesia)

Selain itu, lanjut Elnino, Presiden Jokowi juga dinilai tidak melakukan uji kelayakan bisnis secara komprehensif dari kerjasama tersebut. Sebab, kondisi bisnis Proton saat ini tengah merosot dan kalah bersaing dengan produk Jepang maupun Korea Selatan.

"Di Malaysia sendiri Proton anjlok omsetnya dari 50 persen menjadi hanya 21 persen. Kenapa tidak kerjasama dengan Jepang atau Jerman sekalian?" Kata Elnino.

Anggota dewan asal Gorontalo ini juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terkesan melupakan Esemka sebagai upaya pengembangan mobil nasional. Padahal, Esemka sebagai karya anak bangsa yang 'low cost green car' merupakan produk yang melambungkan popularitas Presiden Jokowi kala itu.

"Waktu itu Jokowi mewakili rasa rindu rakyat yang ingin memiliki mobil 100 persen Indonesia. Namun saat menjabat Presiden yang memiliki kewenangan sangat besar, justru seperti kacang yang lupa pada kulitnya," beber mantan Anggota DPD asal Gorontalo ini.

Kendati demikian, Elnino tetap menghargai langkah Presiden Jokowi dan menghormati Malaysia sebagai saudara serumpun. Kendati demikian, dirinya tetap meminta penjelasan rasional Presiden Jokowi tentang kehadirannya dalam perjanjian bisnis tersebut.

"Kalau penjelasannya tak masuk akal, bukan tidak mungkin akan banyak yang menilai Jokowi hanya membantu kelancaran bisnis seorang tokoh yang pernah menjadi tim suksesnya alias balas jasa," pungkasnya. | sumber : okezone