Tahun lalu, Aceh menduduki rangking paling bawah secara nasional dalam hal angka kelulusan siswa tingkat SMA. Aceh terpuruk pada posisi paling buruk, di bawah Papua. Sebanyak 1.754 siswa tak lulus, setara 3,11 persen. Angka ini lebih buruk dari 2012, dimana hanya 475 orang yang tidak lulus, atau 1,88 persen. 

Padahal, dari sisi anggaran, tahun lalu Dinas Pendidikan Aceh mengelola dana sekitar Rp400 miliar. Jumlah ini murni yang dipegang oleh dinas. Selebihnya ada juga ratusan miliar dana untuk pendidikan, tetapi digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Aceh.

Sementara di Papua, pada 2011 hanya mengalokasikan dana sekitar Rp282 miliar untuk pendidikan. Sementara pada anggaran tahun 2012, provinsi di ujung timur Indonesia ini tak lagi mengalokasikan dana untuk pendidikan. Pasalnya, Pemerintah Papua mengutamakan pembangunan infrastruktur.

Ketika gubernur Aceh Zaini Abdullah baru-baru ini memasukkan Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPA dengan kinerja rendah, sesungguhnya ini tidak hanya terjadi tahun ini. 

Tahun lalu, hingga Agustus 2013, Dinas Pendidikan baru mampu menyerap anggaran 34,9 persen. Padahal, ketika dilantik pada 5 November 2012, gubernur berpesan kepada Kepala Dinas untuk memacu kinerja. 

“Kita membutuhkan pejabat yang peka dan bereaksi cepat terhadap perubahan. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Mari kita gunakan seluruh kemampuan untuk memacu pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik,” kata Doto Zaini saat itu.

Namun, apa lacur, tahun ini Dinas Pendidikan kembali terperosok ke lubang yang sama: bekerja lelet. Harapan Gubernur Zaini jauh panggang dari api. Dinas Pendidikan Aceh di bawah kendali Anas M Adam belum mampu bekerja sesuai ekspektasi. 

Ketika kini DPR Aceh kembali berencana mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan, sesungguhnya itu juga tidak terjadi tahun ini saja. Tahun lalu, seperti disampaikan 
Sekretaris Komisi E bidang pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Muhammad Al Fatah, pihaknya pernah memanggil instansi itu. 
 

“Kami pernah memanggil mereka (Dinas Pendidikan) untuk mempertanyakan serapan anggaran yang rendah. Alasan mereka saat itu bukan karena puasa tapi karena gempa Gayo,” kata Fatah, seperti diwartakan tabloid The Atjeh Times Jumat pekan lalu.

Tahun lalu, Anggota Komisi E Mahyaruddin Yusuf menilai, ada sejumlah persoalan yang menyelimuti pendidikan Aceh saat ini. Persoalan ini seperti pemerataan guru dan fasilitas. “Manajemen dan kinerja penyelenggaraan pendidikan juga harus diperbaiki."

Tahun ini, penilaian gubernur yang memasukkan Dinas Pendidikan berkinerja rendah, setidaknya menunjukkan satu hal: tak ada yang berubah di Dinas Pendidikan Aceh.[]