KOMITE Pengawal Perdamaian Aceh (KPPA) mengirim tujuh petisi kepada Capres/Cawapres RI yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Siapapun yang terpilih nanti, KPP berharap dapat melaksanakan petisi tersebut.

Sekretaris Jenderal KPPA, Agusta Mukhtar mengatakan, tujuh petisi itu lahir karena pihaknya menilai masih banyak masalah yang belum  diselesaikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh meski perdamaian Aceh sudah berumur 10 tahun. Pembangunan perdamaian di Aceh selama ini, menurutnya, masih sangat eksklusif. Sehingga kesejahteraan rakyat belum terpenuhi secara nyata.

“Intervensi Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan perdamaian Aceh harus dilakukan secara tepat dan cepat, sehingga semangat untuk membangun dan kesejahteraan rakyat Aceh akan dapat terwujud dengan melibatkan seluruh komponen di pusat dan di Aceh,” tulis Agusta lewat siaran pers kepada Serambi, kemarin.

Menurutnya, Jusuf Kalla sebagai tokoh perdamaian Aceh masih punya tanggung jawab besar mengawasi perdamaian di daerah ini. Apalagi, jika ia terpilih menjadi Wapres, maka ketujuh petisi tersebut harus dijadikan agenda kerjanya selama lima tahun ke depan (2014-2019). “Intinya, siapa pun pasangan terpilih, agenda pembangunan Aceh harus jadi prioritas membangun perdamaian yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh,” harapnya. | sumber: serambinews.com

Tujuh Petisi KPPA
- Mendorong lahirnya regulasi di tingkat lokal dan nasional guna percepatan penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh

- Tuntaskan permasalah kewenangan Aceh guna memperpecepat pembangunan perdamaian demi kesejahteraan rakyat Aceh

'- Adanya pengawasan dan tindakan sesuai hukum terhadap indikasi penyelewengan anggaran belanja daerah

- Adanya ketegasan komunikasi politik yang baik antara Pemerintah Pusat dan Aceh, guna keberlanjutan perdamaian di Aceh

- Mengevaluasi secara menyeluruh proses pembangunan perdamaian di Aceh

- Adanya sinergisasi program untuk pengembangan sektor real antara program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

- Mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel