PEMBERITAAN media massa mengenai pelaksanaan syariat Islam di Aceh dinilai sering menyudutkan. Persepsi yang salah tentang syariat Islam mengakibatkan citra Aceh terpuruk di mata internasional.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Gubernur Zaini Abudullah dengan Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ewa Ulrika Polano. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kedutaan Besar Swedia untuk Indonesia yang beralamat di Lantai 9, Gedung Menara Rajawali, Jakarta, Senin 17 Februari 2014, pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Ewa Ulrika Polano, bertanya soal isu pemaksaan syariat Islam terhadap non- muslim di Aceh seperti yang ditulis oleh The Jakarta Post.

“Gubernur Aceh membantah hal ini. Karena memang tidak benar,” kata staf khusus Gubernur Aceh, Muzakkir A. Hamid, yang dihubungi ATJEHPOSTcom, Senin siang.

Menurutnya, pemberitaan tersebut membuat image syariat Islam di Aceh buruk. Padahal, pemberlakuan syariat Islam justru menghormati aturan yang ada dan hanya diperuntukan untuk muslim.

“Selain membahas hal tersebut, pertemuan itu juga membahas investasi Aceh. Dimana, Pemerintah Aceh memang sedang membuka diri bagi siapapun yang ingin berinvestasi di daerah itu,” kata dia.

Dalam pertemuan ini juga turut ditemani oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Syahrizal Abbas, serta sejumlah tokoh Aceh lainnya. Sesuai dengan agenda, Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan berada dua hari di Jakarta untuk membicarakan persoalan politik serta investasi untuk Aceh.