Sembilan tahun usia perdamaian belum memberi jaminan bahwa gejolak tak muncul lagi. Perubahan politik dan ketakpuasan pada apa yang dicapai hari ini, kadang bisa menjadi pemantik kembali api konflik. Untuk itu Aceh membutuhkan semacam badan penguatan perdamaian, tidak hanya di provinsi, tapi juga kabupaten kota.

Badan penguatan perdamaian ini bisa dimulai dari daerah-daerah yang paling rawan munculnya konflik. Pengalaman pada masa jeda kemanusiaan bisa menjadi contoh. Kala itu, 23 dan 24 September 2000, pimpinan GAM dan RI melalui pertemuan tahap kedua di Swiss, menyetujui pembentukan dan penambahan wilayah kerja Tim Monitoring Modalitas Kemanan (TMMK) di empat kabupaten dengan eskalasi konflik yang tinggi, yakni Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Pidie.

TMMK inilah yang memonitoring pelaksanaan jeda kemanusiaan menuju perdamaian Aceh yang sesungguhnya. Kepada TMMK masyarakat bisa melaporkan setiap kejadian yang melanggar kesepakatan jeda kemanusiaan. Sekarang hal semacam ini juga bisa dilakukan. Pemerintah Aceh bisa menganggarkan sekian anggaran untuk  pembentukan bandan penguatan perdamaian, tempat dimana masyarakat melaporkan setiap adanya potensi perusak perdamaian.

Sementara pada tatanan tingkat tinggi, Pemerintah Aceh bisa terus melakukan pembicaraan-pembicaraan krusial dengan pemerintah pusat terkait hak-hak Aceh yang diamanahkan perjanjian damai. Sebagaimana kita ketahui sekarang, masih ada turunan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang belum dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Setiap elemen masyarakat Aceh harus memperjuangkan hal tersebut. Selama ini kita melihat, seolah-olah memperjuangkan turunan UUPA tersebut hanyalah kewajiban Pemerintah Aceh semata. Jangan sampai timbul anggapan bahwa itu hanya kepentingan para mantan GAM, tapi itu merupakan konsensi perdamaian yang menjadi hak seluruh rakyat Aceh.

Kita berharap perubahan dan transformasi politik di tingkat pusat tidak memunculkan hambatan bagi perjuangan hak-hak Aceh yang masih menggantung. Sebaliknya kita menginginkan perubahan itu membawa dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak Aceh. Apalagi perubahan tersebut diisi oleh Jusuf Kala, wakil presiden terpilih yang juga kreator perdamaian Aceh.

Hal-hal substansial menyangkut hak-hak Aceh harus segera dan terus dibicarakan dengan pemerintah pusat. Bila dulu konflik bisa diredam dari jantungnya, mengapa sekarang menambah nutrisi untuk menyehatkan jantung dari kerawanan tidak kita lakukan? Dulu Pemerintah RI dan GAM bisa menyatukan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan politik, serta mencari solusi damai dan demokratis, mengapa sekarang merealisasi butir-butir kesepakatan itu seperti mengambang?

Mengisi damai dengan meredam potensi konflik di jantungnya harus terus dilakukan. Konsultasi-konsultasi yang bersifat demokratis dan adil bagi semua pihak harus diupayakan. Jakarta tak perlu lagi menaruh curiga bagi Aceh, begitu juga sebaliknya. Bisa konsultasi dilakukan masih dalam bayang-bayang kecurigaan, maka perdamaian ini masih rawan terguncang.

Babak-babak paling krusial dulu telah dilewati bersama. Salah satunya adalah pembahasan proses demokrasi di Aceh paska perjanjian damai, dimana GAM dan pendukung kemerdekaan dapat ikut serta secara penuh dalam  proses politik, serta syarat-syarat dimana GAM dapat mentransformasikan cara-cara mereka meraih tujuan politik dengan cara-cara demokratis.

Sekarang tujuan politik itu telah dicapai, eksekutif dan legislatif Aceh dikuasai oleh mantan GAM. Kita berharap mereka tidak lalai pada tahapan yang telah mereka capai. Masih ada hak-hak rakyat Aceh yang harus diperjuangkan. Kalau tidak, maka akan selamanya kita terus berulang-ulang meredam konflik ke jantungnya. Dan jantung Aceh akan terus terluka. Tentu bukan itu yang kita harapkan, Aceh harus terus damai sepanjang masa. [Pariwara]