Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh bertajuk “Implementasi MoU Helsinki dan UUPA” untuk para insan Pers Aceh, di Aula Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Banda Aceh, pagi tadi, Kamis, 14 Agustus 2014.

Acara yang diprakarsai PWI Aceh bersama Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh ini turut dihadiri Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Nasir Salba, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin, Ketua KNPI Aceh Jamaluddin M Jamil, para wartawan senior, jajaran Pengurus PWI Aceh, para narasumber, M jakfar M.Hum dan Iranda Novandi, serta diikuti puluhan insan pers peserta kegiatan tersebut.  

Tarmilin Usman mengaku kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan, namun kali ini punya makna tersendiri. “Ada makna dan momentum lain, sebab acara yang dihadiri “Aceh 1“ ini juga dirangkai dengan pendeklarasian Forum Wartawan Pengawal UUPA (PWP-UUPA) Aceh,” katanya.

Menurutnya, keberadaan UUPA adalah milik bersama masyarakat Aceh bukan segelintir orang atau kelompok, sebagaimana yang terkesan selama ini. Hal seperti inilah yang harus terus disosialisasikan termasuk kepada para wartawan, sehingga nantinya, kalangan Pers mengetahui dan memahami isi UUPA.

“Kalau dulu ada sebutan geutanyoe ban mandum, sekarang sudah milik kamoe mandum. Kami itu kecil, yang mengandung arti bukan kita semua. Jadi seolah-olah UUPA sudah kita bongsai dan kita kerdilkan padahal UUPA ini lahir setelah puluhan tahun masyarakat Aceh, termasuk kalangan pers melakukan protes,” ujar mantan anggota DPRD Pidie tersebut.

Bahkan, kata Tarmilin, Gubernur Aceh Zaini Abdullah puluhan tahun harus mengasingkan diri ke luar negeri. “Dari sejarah-sejarah itulah, lahirnya UUPA ini, maka mulai hari ini dengan terbentuknya FWP UUPA. Mudah-mudahan mendapat tempat tersendiri dalam Pemerintahan Aceh,” katanya.

Tarmilin berharap, embrio FWP UUPA akan terus tumbuh hingga dewasa dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Aceh. “Karena kami ini serius pak, para wartawan ini serius. Karena kami melihat selama ini beberapa qanun dan turunan UUPA masih tersendat-sendat. Juga colling down dengan pemerintah Pusat. Jadi, kami ingin menggebrak itu,” katanya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, sejak konflik Aceh puluhan tahun silam para wartawan punya peranan besar yaitu berjuang dalam menyuarakan dan menempatkan diri untuk membela kepentingan rakyat. “Malah tidak sedikit Wartawan-wartawan Aceh yang terintimidasi, terbunuh dan macam-macam peristiwa menyedihkan pada saat itu,” ujar Tarmilin.[]