Mahasiswa Bangka Belitung Minta Permendag Tentang Ekspor Timah Dicabut

Pemerintah sendiri saat ini sedang merevisi peraturan tersebut yang rencananya baru mulai diberlakukan pada 2015 nanti.

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung (ISBA) Jaya mendesak pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 44 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

Pemerintah sendiri saat ini sedang merevisi peraturan tersebut yang rencananya baru mulai diberlakukan pada 2015 nanti.

Permintaan pencabutan Permendag 44 ini disampaikan Ketua Umum ISBA Jaya, Julita Marsiti, dalam diskusi publik yang digelar oleh ISBA Jaya dan Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (KODENUSA) di Sekretariat ISBA JAYA, Jakarta Selatan malam tadi, Sabtu 13 Desember 2014.

"Permendag 44 tahun 2014 telah kami kaji dan hasilnya banyak hal yang perlu dikritisi, terutama soal prinsip keadilan untuk daerah mengenai ekspor timah yang menjadi komoditi unggul provinsi Bangka Belitung," ujarnya, dalam surat elektronik yang diterima atjehpost.co.

Selain itu, mahasiswa juga menilai aturan ini justru mendorong penyelundupan timah. Aturan dalam Permendag justru tidak mensyaratkan legalitas timah yang akan diekspor dan membuat timah ilegal bebas ekspor.

"Kami komitmen mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengelola timah secara mandiri, maka solusi konkretnya adalah stop ekspor balok timah ke luar negeri," tegas Julita.

Hal senada diungkapkan Usep Mujani, aktivis Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (KODENUSA), organisasi bersama mahasiswa daerah se-Indonesia.

Ia menjelaskan, menurut kajian yang diambil dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada 4 Juni 2014 lalu, kerugian illegal mining sangat dahsyat, termasuk kerugian ekspor timah ilegal, yang mayoritas dipasok dari Provinsi Bangka Belitung.

"Isi Permendag 44 bertentangan dengan riset yang dilakukan oleh KPK, kami setuju agar peraturan ini dibatalkan oleh pemerintah," katanya.[]