DIAM-diam pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan mengambil alih aset PT Arun NGL yang akan berhenti operasionalnya pada Oktober  ini.

Rencananya, PT  Arun Bontang  Solution  (ABS) akan mengambil semua aset yang menjadi hak Pemerintah Aceh dan Pemko Lhokseumawe.

“Selama ini pemerintah Pusat merahasiakan adanya PT ABS, dan kita baru saja mendapat bocoran tentang hal itu. Nantinya PT Perta Arun Gas dibawah kendali perusahaan yang di dalamnya para mantan pekerja Pertamina. Kita harus hadang kebijakan ini, Kementerian Keuangan harus melihat  kekhususan Aceh yang termaktub dalam UUPA,” ungkap Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya  kepada Rakyat Aceh, Senin (1/9).

Ia menuding  Pertamina selaku operator yang ditunjuk pemerintah pusat telah menyusun skenario dengan menciptakan perusahaan perusahaan seperti PT ABS, Perta Arun Gas, Pertagas dan PLN untuk menjadi pengendali aset PT Arun dan memarjinalkan pemerintah daerah.

“Ini penipuan gaya lama dan tidak berlaku lagi, Kita akan lawan agar hak-hak Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak diambil alih,” tegas Suadi Yahya.

Menurutnya, sudah dibentuk tim khusus dari Pemko dan Pemerintah Aceh untuk melakukan lobi-lobi tingkat tinggi dengan pemerintah pusat  agar kebijakan tersebut dibatalkan. Selain itu, pihaknya meminta Pertagas menghentikan aktifitasnya karena selama ini belum ada kesepakatan bagi hasil  penanam saham dan deal-deal lainnya dengan Pemko Lhokseumawe.

“Mereka sudah melangkahi kewenangan Pemerintah daerah dan itu sudah diatur dalam aturan yang ada. Ini terlepas dari kebijakan manapun. Karena Kota Lhokseumawe sudah ditetapkan sebagai Kawasan  Industri (KIL) oleh pemerintah pusat. Semua hal yang menyangkut pembangunan industri harus koordinasi dengan kita,  jangan asal serobot,” sebutnya lagi.

Terkait pengelolaan aset PT Arun dan Exxon Mobil, Suadi Yahya dengan tegas menyebutkan, Pemko Lhokseumawe dengan Perusahaan daerah (PDPL) dan PDPA siap menjadi operator. Bahkan pihaknya siap menggelontorkan dana triliunan bila kebijakan itu sudah diserahkan pusat.

“Kita pasti mampu, aset-aset itu akan kita kelola, banyak pihak ketiga mampu menjadi partner yang baik dan bisa memberikan PAD yang besar demi kesejahteraan masyarakat. Dan kita berharap Pusat harus segera mengambail kebijakan sesuai UUPA , dan jangan sampai menunggu rakyat Aceh marah karena terus menerus menjadi penonton,” pungkasnya. | sumber : jpnn