KEDAULATAN bangsa tidak terlepas dari ketahanan ekonomi masyarakatnya. Untuk menegaskan kedaulatan sebuah bangsa maka perlu mengoptimalkan semua potensi yang ada.

"Jangan sampai kita menjadi bangsa yang diberi limpahan kekayaan alam, namun tidak mampu memanfaatkan kekayaan alam itu dengan baik," ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nelayan Aceh, di Lampulo Banda Aceh, Sabtu, 8 Maret 2014.

Dia mencontohkan seperti Aceh yang dikelilingi kawasan perairan laut seluas 295 ribu kilometer, namun belum mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Padahal, kata dia, potensi perikanan laut Aceh diperkirakan mencapai 1,8 juta ton per tahun dan baru bisa diproduksi 10 persen saja.

"Tidak heran jika kehidupan nelayan Aceh banyak yang berada di bawah garis kemiskinan," katanya.

Meski demikian, kata dia, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Aceh untuk mendorong produktivitas nelayan di daerah ini. Termasuk menyediakan 51 unit kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Ton melalui sumber dana APBA dan APBN.

"Kami juga telah meningkatkan sejumlah fungsi pelabuhan nelayan dengan berbagai fasilitas, termasuk di pelabuhan Lampulo Banda Aceh ini yang fungsinya telah ditingkatkan sejak Januari lalu," katanya.

Meskipun demikian, Gubernur Zaini mengakui bahwa semua langkah tersebut tidak cukup. Menurutnya Pemerintah Aceh tetap membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, khususnya untuk mendukung program peningkatkan kesejahteraan nelayan Aceh yang saat ini jumlahnya mencapai 65 ribu orang.

"Kami percaya, dengan dukungan kita bersama upaya meningkatkan produktivitas nelayan Aceh akan berhasil sehingga kondisi itu mampu mendorong membaiknya kesejahteraan nelayan di daerah ini," katanya.

Dia mengatakan upaya pengentasan kemiskinan merupakan agenda pemerintah yang ditegaskan dalam Keppres Nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Bersamaan dengan itu, kata dia, telah pula lahir Keppres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat, di mana salah satu fokusnya adalah nelayan.

"Melihat betapa pentingnya program seperti itu bagi nelayan, maka kami tentu berharap kiranya penguatan produktivitas itu bisa diterapkan di kalangan nelayan Aceh. Oleh karena itu, bersamaan dengan pencanangan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di PPI Lampulo ini, kami sangat berbahagia sekali jika bapak Menteri berkenan menghadirkan program peningkatan kesejahteraan nelayan di Aceh," katanya.

Gubernur Zaini mengatakan, kawasan perikanan Lampulo termasuk lokasi bisnis sangat strategis di Aceh. Sejak fasilitasnya ditingkatkan Januari lalu, arus bisnis di pelabuhan terus meningkat. Bahkan selama dua bulan terakhir, produksi ikan yang didaratkan di Lampulo mencapai 70 ton per hari dengan perputaran uang mencapai kurang lebih Rp1,5 miliar per hari dan melibatkan 5 ribu tenaga kerja.

"Melihat perkembangan ini, kami berencana untuk meningkatkan peran pelabuhan ini menjadi Internasional Fishing Port yang mampu menampung kapal perikanan berukuran di atas 100 Gross Ton," ujarnya.

Namun, kata dia, di tengah harapan yang cukup kuat tersebut terdapat hambatan di kalangan nelayan Aceh. Salah satunya kendala dalam hal operasional kapal sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal.

"Kehadiran peraturan ini dinilai mempersulit nelayan Aceh mendapatkan  gross akte kapal. Untuk itu kami berharap kiranya bapak menteri berkenan pula memberi perhatian soal ini, sehingga masalah birokrasi untuk operasional kapal nelayan di Aceh tidak dipersulit," katanya.

Paling tidak, kata dia, pencanangan program PKN ini bisa mendorong para nelayan kembali mendapat kemudahan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Gubernur Zaini juga merasa senang dengan pemberian kapal perikanan 30 GT dan 40 GT kepada para nelayan di Aceh.

"Mudah-mudahan kehadiran kapal ini mampu mendorong kemandirian nelayan Aceh agar kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat dengan kesejahetaraan rakyat yang meningkat," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan kepada nelayan Aceh senilai Rp 75.059.950.000, di Lampulo, Banda Aceh pada Sabtu, 8 Maret 2014. Pemberian bantuan ini guna meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan.

"Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan daya saing nelayan, khususnya dalam memperoleh hasil dari ikan hasil tangkapan," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Dr. Gellwynn Jusuf.[]