ANGGOTA DPR Aceh, Nurzahri, menyesalkan sikap presiden Jokowi yang telah melantik Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan RI. Menurutnya sikap Jokowi ini memberikan kesan negatif serta semakin menimalisir rasa kepercayaan masyarakat Aceh.

"Kita tahu presiden itu berhak memililih siapa yang akan duduk di kursi kabinet, namun presiden tentunya juga harus memikirkan hati nurani rakyat ketika memilih seseorang yang layak menjadi seorang menteri. Apalagi sosok Ryamizard yang jelas-jelas pernah terlibat langsung dalam konflik di Aceh," ujar Nurzahri kepada ATJEHPOST.co via telepon seluler di Banda Aceh, Selasa malam, 28 Oktober 2014.

Ia menilai Presiden Jokowi ternyata masih kurang peka terhadap segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pasalnya, sejumlah catatan penting dari Komnas HAM mencatat, Ryamizard Ryacudu pernah terlibat langsung pelanggaran HAM di Aceh.

"Ini sungguh kami sesalkan karena sikap dan komitmen Presiden Jokowi benar-benar menoreh kesedihan yang amat mendalam bagi rakyat Aceh sehingga bisa membahayakan proses pedamaian di Aceh. Apalagi Ryamizard sendiri tidak pernah meminta maaf kepada rakyat Aceh karena saat itu beliau menjabat sebagai KASAD yang bertanggungjawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Aceh," ujarnya.

Menurutnya sejumlah aktivis dan penggiat LSM di seluruh Indonesia juga pernah memperingatkan Jokowi untuk benar-benar selektif memilih calon menteri.

“Dari dulu sejumlah relawan Jokowi juga pernah meminta agar tidak memilih tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pelanggaran HAM, tapi kenyataannya kenapa Presiden Jokowi malah tidak pernah mengubris sama sekali sehingga rasa kepercayaan rakyat kepadanya semakin hari semakin berkurang,” ujarnya.[]