PENUNJUKKAN Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri dan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Jokowi-JK mengundang kontroversi. Lantas bagaimana tanggapan aktivis Mahasiswa dan Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA)?

"M@PPA melihat ini adalah momen penting untuk kemajuan Aceh. M@PPA tidak mau terjebak dengan pemikiran yang tidak mendasar terhadap kedua calon menteri itu," ujar Koordinator Pusat M@PPA, Azwar AG, kepada ATJEHPOST.co, Selasa, 28 Oktober 2014.

Ia menilai dukungan Gubernur Aceh Zaini Abdullah terhadap Joko Widodo saat pemilihan presiden akan menjadi bargaining politik untuk melobi turunan UUPA dan PP yang belum tuntas.

M@PPA mendesak agar seluruh elemen yang ada di Aceh agar merapatkan barisan mendukung Pemerintah Aceh untuk penuntasan turunan UUPA. M@PPA juga mengajak seluruh masyarakat agar menjunjung tinggi keputusan presiden sebagai kepala negara.

"Dalam hal ini tentunya Presiden Joko Widodo tidak akan mengulang sejarah kelam pendahulunya terhadap Aceh," katanya.

Seperti diketahui, Ryamizard Ryacudu adalah pensiunan jenderal yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di bawah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat menjabat sebagai KASAD tahun 2003, Ryamizard dianggap membela aparat militer yang diduga membunuh tokoh kemerdekaan Papua Theys Eluay. Dia juga dituding bertanggungjawab atas segala penghilangan paksa dan pembunuhan warga di Aceh.[]