RATUSAN mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) menggelar aksi di depan gedung DPR Aceh, Rabu, 29 Oktober 2014. Mereka menuntut kejelasan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang belum sepenuhnya terealisasi.

“Sebenarnya kesejahteraan rakyat Aceh semakin jelas dengan adanya undang-undang khusus tentang Pemerintah Aceh. Namun kenyataan hari ini sebaliknya, masyarakat Aceh masih banyak yang belum merasakan kesejahteraan akibat belum sepenuhnya Pemerintah Indonesia memenuhi janjinya,” ujar Koordinator Aksi, Delky Nofrizal, di sela-sela unjuk rasa kepada ATJEHPOST.co.

Ia mengingatkan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK jangan menganggap remeh tentang UUPA. Pasalnya, undang-undang tersebut menyangkut kemaslahatan rakyat Aceh

“Jangan sampai kami melakukan referendum kembali dan jangan sampai rakyat Aceh harus kembali angkat senjata,” katanya.

Menurutnya demonstrasi menuntut realisasi turunan UUPA tersebut bukan aksi titipan dan tidak dibayar oleh siapapun. "Ini hanya semata ingin membangunkan kembali DPR Aceh dari ‘tidur’ agar kejadian di periode lalu tidak kembali menuai di periode yang sekarang ini," ujarnya.

Beberapa tuntutan mahasiswa tersebut adalah menuntut kejelasan PP tentang Migas Aceh atau pengelolaan bersama minyak dan gas, 70:30 di Aceh, menuntut kejelasan PP Kewenangan Aceh yang bersifat nasional, dan Perpres tentang pertanahan atau pengalihan Kantor BPN di Aceh.

"Kami memberikan waktu kepada Pemerintah RI untuk memperjelas tuntutan tersebut hingga 1 Febuari 2015 mendatang," katanya.[]