ANGGOTA DPR Aceh, Ramadhana Lubis memilih bungkam saat ditanyai lemahnya daya serap anggaran Aceh yang menyisakan Rp2 triliun APBA tahun ini.

"Untuk ini saya memilih no comment aja lah, karena saya belum paham betul masalah itu," ujarnya kepada ATJEHPOST.co, Sabtu, 20 Desember 2014.

Sebagai anggota legislatif, Ramadhana mengaku tidak mau mencampuri masalah kinerja dalam birokrasi Pemerintahan Aceh saat ini.

"Saya tidak mau berkomentar apapun ketimbang nantinya menimbulkan fitnah. Yang penting positif thinking aja," ujar politisi Nasdem tersebut.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak Rp2 triliun dari total Rp13 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2014 dikabarkan harus kembali ke kas negara karena tidak mampu diserap.

"Rendahnya realisasi keuangan Aceh tahun 2014 adalah bukti lemahnya kinerja Pemerintah Aceh dan SKPA dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja," kata anggota DPRA dari Fraksi PKS/Gerindra, Bardan Sahidi dalam siaran persnya, Jumat, 19 Desember 2014.

Menurut Bardan Sahidi, penyebab rendahnya serapan anggaran tidak berdiri sendiri. Ini bermula dari keterlambatan pengajuan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) ke DPR Aceh tahun 2014. Kemudian terkait juga dengan pelaksanaan anggaran di masing-masing SKPA.

"Persoalan ini juga dipicu oleh gelombang mutasi penggantian kepala dinas/biro/kabag, dan kepala kantor di lingkup Setda Aceh dan Satuan Kerja," ujar anggota DPRA asal Aceh Tengah tersebut.

Ia mengatakan jumlah anggaran mencapai Rp2 triliun yang tak mampu diserap menjadi kerugian besar bagi Aceh. Padahal di kabupaten/kota masih banyak kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik yang harus dilaksanakan.[]