WALHI Aceh menilai salah satu penyebab meluasnya banjir di Aceh Utara akibat terjadi alih fungsi hutan yang sangat tinggi di kabupaten ini. Kondisi tersebut menunjukkan antara kebijakan tanam pohon dengan praktek di lapangan bertolak belakang.

“Catatan kami, Aceh Utara paling tinggi kegiatan pembukaan lahan perkebunan sawit di Aceh. Frekuensi banjir meningkat karena 80 persen hutan di Aceh Utara beralih fungsi untuk perkebunan sawit dan tanaman lainnya. Illegal logging juga tinggi,”kata Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur kepada ATJEHPOST.co lewat telpon seluler, Selasa, 23 Desember 2014, sore.

Muhammad Nur menyebut tingginya kegiatan alih fungsi hutan di Aceh bertolak belakang dengan semangat penyelamatan lingkungan. Satu sisi pemerintah daerah menggalakan penanaman pohon di perkotaan, namun di sisi lain menjadikan hutan sebagai lahan bisnis melalui kegiatan alih fungsi.

“Kebijakan pemerintah tidak singkron, bahkan bertolak belakang. Satu sisi menyatakan selamatkan lingkungan, tanam pohon di kota-kota. Di sisi lain hutan menjadi bisnis yang berulang. Jadi antara kebijakan tanam pohon dengan praktek di lapangan tidak lurus,” ujar Muhammad Nur.

Muhammad Nur menilai secara geografis Aceh Utara juga mendapat kiriman air musim hujan dari Bener Meriah dan Aceh Timur. “Selain itu, kesadaran lingkungan masih minim, tidak ada kegiatan yang jelas untuk menjaga hutan. Aceh Utara masih fokus seputar bisnis pertambangan,” katanya.

"Jadi Aceh belum punya bank data dan kebijakan perlindungan terhadap lingkungan belum singkron," ujar Muhammad Nur.[]