ANGGOTA Komisi IV DPR Aceh, Ir Saifuddin mengatakan pembagian anggaran tahun 2015 harus memiliki tolak ukur berdasarkan kebutuhan masing-masing dinas mitra komisi.

“Kita berharap Bappeda ada tolak ukur dalam merancang KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Artinya, perlu adanya evaluasi dulu para SKPA bersama tim TAPA. Setelah evaluasi barulah mengajukan anggaran sesuai kebutuhan. Jadi jangan asal bagi saja harus punya tolak ukur,” katanya.

Ia mengatakan DPR Aceh masih tetap fokus pada program lama yang belum selesai pengerjaannya. Hal ini penting agar program tersebut tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Jadi kalau ditunda-tunda pekerjaan sehingga terbengkalai, ini tidak ada manfaatnya. Maka Bappeda bersama tim TAPA perlu mengavaluasi dulu SKPA. Bek sampe na program yang kaleh dijalankan hana tuntas, payah ta tik u krueng (jangan sampai program yang telah dikerjakan tidak tuntas, harus kita lempar ke sungai),” katanya.

Saifudin juga menyarakan SKPA yang bermitra dengan Komisi IV DPR Aceh tetap fokus pada program skala prioritas berkelanjutan hingga benar-benar selesai. Selain itu, program tersebut diharapkan bermanfaat bagi rakyat seperti pembangunan ruas jalan tembus yang harus diselesaikan.

“Menyoe program awai hana selesai, kepue program baroe ilee. Kon hanjet na program baro, tapi prioritaskan ilee program lama hingga selesai apalagi program prioritas ZIKIR (kalau program lama belum selesai, untuk apa program baru. Bukan tidak boleh ada program baru, tapi tuntaskan dulu program lama hingga selesai apalagi program prioritas ZIKIR),” ujarnya.

Saifuddin mengatakan, Komisi IV DPR Aceh tetap berpacu untuk membahas KUA PPAS dengan mengedepankan program pro rakyat bersama mitra kerja.

“Kita tetap mengutamakan program prioritas, harus selesaikan program lama dulu hingga selesai jadi tidak setengah-setengah pekerjaannya,” ujar politisi Partai Nasdem ini.[]