SALAH satu tokoh masyarakat Simeulue, Aliasnudin, menyayangkan rencana pemekaran Kabupaten Silaot Besar yang langsung disetujui Pemerintah Aceh. Menurut Aliasnudin, seharusnya Pemerintah Aceh terlebih dahulu membuat kajian secara menyeluruh mengenai pemekaran tersebut.

"Sebelum menyetujui pemekaran, Pemerintah Aceh seharusnya terlebih dahulu menurunkan tim ahli untuk langsung ke lapangan untuk melakukan survey langsung," katanya kepada ATJEHPOST.co, via surat elektronik, Minggu malam, 1 Februari 2015.

Akibat rencana pemekaran ini, Aliasnudin berpendapat telah terjadi ketidakharmonisan antara masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Cut dengan masyarakat Kecamatan Salang. Menurutnya, saat ini terjadi tarik menarik antara masyarakat mengenai penempatan ibukota kabupaten yang akan dimekarkan.

"Pemerintah Aceh harus memperhatikan masalah kisruh antara masyarakat ini. Kita bukan menolak, tetapi meminta agar keinginan pemekaran itu dapat ditinjau kembali, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun Pemerintah Aceh," katanya.

Ia menyayangkan jika rencana pemekaran Simeulue yang semula bertujuan untuk kesejahteraan rakyat tapi malah menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat pemekaran. Aliasnudin berharap otoritas terkait turut melibatkan seluruh elemen masyarakat Simeulue untuk mencegah konflik yang tidak diinginkan tersebut.

"Jangan sampai ini ada kepentingan politik tertentu. Kalau memang mau membangun Simeulue untuk kesejahteraan masyarakat, harus benar-benar mengedepankan prinsip kebersamaan.  Himbauan kami bagi elit politik di tiga kecamatan yang terlibat dalam tarik menarik penempatan ibukota, agar mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok tertentu," katanya.[]