KETUA Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (Himapas), Jirin Capah, mengaku kecewa terhadap keputusan Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang mencoret mata anggaran untuk masjid, dayah dan meunasah dalam RAPBA 2015.

"Sejauh ini, tidak semua daerah kabupaten menyanggupi untuk mengalokasikan anggaran untuk dayah, meunasah serta mesjid yang ada di Aceh. Kecewa saya mendengar berita itu,” katanya kepada ATJEHPOST.co, Sabtu, 14 Februari 2015.

Menurut Jirin, Aceh memiliki banyak masjid, dayah dan meunasah yang menjadi simbol kekhususan daerah paling barat Pulau Sumatera ini. Anggaran untuk pemeliharaan atau pembangunan masjid, dayah dan meunasah tersebut dinilai tidak sanggup ditangani oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Kenapa ini dicoret? Ini jelas sebuah pengkhianatan pemerintah Pusat untuk keistimewaan Aceh. Kami benar-benar mengecam jika ini benar dicoret,” katanya.

Jirin mengatakan tidak ada aturan yang melarang alokasi anggaran untuk meunasah, masjid dan dayah.

“Untuk itu kami meminta kepada DPR Aceh harus mempertahankan anggaran untuk sektor agama Islam di Aceh. Jangan mau dipreteli terus oleh pemerintah Pusat,” ujarnya.

Jirin juga mencurigai kebijakan pemerintah Pusat yang dinilai melemahkan jalannya syariat Islam dengan mencoret sejumlah anggaran terkait keistimewaan Aceh.

“Kalau mengandalkan anggaran pada APBK tentu sangat terbatas penganggarannya. Maka perlu adanya dukungan pemerintah provinsi untuk memajukan agama Islam di Aceh,” katanya.[]