KETUA Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh,  Muhammad Yusran Hadi, Lc,MA, mengecam tindakan Ratna Nurlia Alfiandini, model kelahiran Surabaya dan Jeyskia Ayunda Sembiring yang ikut kontes Miss Indonesia dan Puteri Indonesia 2015 dengan mengatasnamakan Aceh.

“Padahal pemerintah dan masyarakat Aceh tidak mengirim peserta untuk ajang maksiat ini, bahkan tidak ridha menyebutkan diri mereka dari Aceh untuk ikut ajang maksiat ini. Ini jelas tindakan pembohongan publik dan pencatutan nama Aceh,” kata Muhammad Yusran Hadi, melalui siaran pers ke redaksi ATJEHPOST.co, Jumat sore 20 Februari 2015.

Menurutnya, acara kontes  Miss Indonesia dan Putri Indonesia tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.  Islam telah melindungi dan  menempatkan wanita sebagai posisi yang mulia. Acara maksiat ini justru merendahkan martabat dan harga diri wanita. Selain itu, acara ini tidak sesuai dengan budaya dan local wisdom di Aceh.

“Kita Meminta kepada keduanya untuk meminta maaf kepada masyarakat Aceh atas kesalahan mereka tersebut yang telah mencemarkan nama Aceh,” ujar Muhammad Yusran Hadi.

Pihaknya juga meminta pemerintah Aceh untuk memberi sanksi yang tegas kepada kedua peserta. Tindakan keduanya  ini dinilai merugikan dan mencemarkan nama baik Aceh sebagai negeri syariat.

“Kita meminta kepada pemerintah dan masyarakat Aceh untuk senantiasa mengawal syariat Islam di Aceh dan menjaga nama baik Aceh sebagai negeri syariat dan Serambi Mekkah. Pemerintah Aceh diharapkan serius dan komit terhadap penegakan syariat Islam termasuk  melarang acara maksiat seperti ini. Sudah beberapa kali kontestan mewakili Aceh ikut meramaikan acara maksiat tersebut. Kasus ini terus berulang setiap tahunnya. Maka diharapkan ketegasan pemerintah Aceh dalam melarang orang Aceh mengikuti acara maksiat ini,” ujarnya.

MIUMI juga meminta pihak penyelenggara, Miss Indonesia dan Putri Indonesia, untuk menghormati syariat Islam dan Aceh sebagai negeri syariat dan Serambi Mekkah dengan tidak mengundang dan menerima peserta dari Aceh atau tidak mencantumkan nama Aceh.

“Karena pemerintah dan masyarakat Aceh tidak ridha mengikuti acara yang bertentangan dengan syariat Islam ini. Pemerintah dan masyarakat Aceh berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Maka jangan mencemarkan nama Aceh dengan ajang maksiat ini,” katanya.[]