APLIKASI E-Kinerja milik Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil meraih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2014 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri PAN dan RB, Prof Dr. Eko Prasojo kepada Sekdakota Banda Aceh, Drs. T. Saifuddin, TA, M, Si, di Gedung Serbaguna Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Selasa, 29 April 2014.

"Aplikasi E-Kinerja yang telah berjalan di jajaran Pemko Banda Aceh merupakan aplikasi yang dirancang oleh staf Pemko Banda Aceh sendiri untuk menciptakan efisiensi birokrasi yang dapat menghemat belanja aparatur untuk kemudian diarahkan ke belanja publik," kata T. Saifuddin.

Dengan penghargaan ini, Sekda berharap kepada seluruh Dinas, Badan dan Kantor dalam jajaran Pemko Banda Aceh agar lebih termotivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya juga ingin Dinas, Badan dan Kantor dijajaran Pemko Banda Aceh agar dapat menciptakan lagi inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi publik,” kata Saifuddin.

Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan salah satu inovator terbaik dari 515 inovator yang berasal dari Kementerian, Lembaga dan Pemda yang mengajukan inovasinya dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Dari 515 inovator diseleksi untuk dipilih top 99, kemudian dipilih top 33. Terakhir dipilih 9 inovator terbaik untuk diberikan penghargaan berupa piala.

“Pialanya akan diserahkan oleh Wakil Presiden dalam acara penutupan Musrenbang di Bidakara yang dijadwalkan Rabu,” kata Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanuddin.

Aplikasi E-Kinerja dikembangkan untuk memudahkan aparatur dalam menginput kegiatan atau pekerjaan dan membuat Laporan Kerja Harian (LKH). Di samping itu, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja.

Aplikasi milik Pemko Banda Aceh ini sebelumnya telah mengantongi hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diserahkan langsung kepada Hj Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, pada Maret 2013.[]