PARTAI Aceh (PA) menyatakan tidak pernah menerima uang Rp 50 miliar dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pimpinan Prabowo Subianto terkait kerja sama politik dalam Pileg dan Pilpres 2014. Ketua Umum DPA-PA, Muzakir Manaf menilai tudingan itu sebagai fitnah dan kampanye hitam (black campaign) yang dialamatkan kepada dirinya selaku Ketua Tim Pemenangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta.

“Masalah uang Rp 50 miliar, semua itu fitnah. Saya tidak pernah menerimanya dari Gerindra,” kata Mualem dalam konferensi pers di rumah dinasnya, kawasan Blang Padang, Sabtu (7/6) malam. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Barisan Pendukung Partai Aceh (BPPA), Azmi bersama empat rekannya dalam konferensi pers di Banda Aceh menuntut Mualem mempertanggungjawabkan keputusan yang tidak sesuai mekanisme PA karena tak bermusyawarah dalam berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 9 April 2014 serta mendukung capres/cawapres, Prabowo-Hatta. Selain itu mereka meminta Mualem mempertangungjawabkan dana lebih kurang Rp 50 miliar yang diterima dari Partai Gerindra beberapa waktu lalu dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pemecatan terhadap elite PA pada masa lalu yang disinyalir lebih bernuansa pribadi. Jika tuntutan ini tak dipenuhi, mereka menuntut agar Mualem mundur dari Ketua Umum DPA-PA. 

Tudingan itu sebelumnya juga telah dibantah Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Mukhlis Abee, yang memandang tudingan itu sebagai fitnah seolah Mualem sudah menerima Rp 50 miliar dari Partai Gerindra agar mendukung pasangan Prabowo-Hatta. 

Tadi malam, mantan Panglima GAM yang juga Wakil Gubernur Aceh ini kepada wartawan kembali membantah apa yang dituduhkan BPPA. Menurutnya, PA sama sekali tidak pernah menerima Rp 50 miliar dari Gerindra. Dukungan PA kepada Gerindra, kata Mualem sudah terjalin sejak Pilkada 2012. 

“Saya tegaskan ini hanya soal komitmen antara Gerindra dengan PA. Sejak Pilkada (2012), Gerindra sudah sepakat mendukung PA,” ujarnya. Mualem malah menuding isu PA menerima Rp 50 miliar dari Gerindra sebagai kampanye hitam untuknya yang dikaitnya dengan isu politik . “Itu semua black campaign kepada saya. Ya, tidak apa-apa,” ujarnya. 

Bersamaan dengan penjelasannya terkait uang Rp 50 miliar, Mualem juga menggelar rapat konsolidasi dengan Ketua PA dan Komite Peraliha Aceh (KPA) se-Aceh. Hasil rapat tersebut memutuskan sikap bersama Ketua DPW PA dan KPA se-Aceh dalam dua poin. Pertama, PA dan KPA akan bekerja dan menjalankan kesepakatan kerja sama politik yang telah diambil oleh Ketua Umum PA untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Kedua, PA dan KPA se-Aceh menyatakan tunduk dan setia terhadap kepemimpinan Ketua Umum PA, Muzakir Manaf. 

Ketua Umum DPA-PA, Muzakir Manaf dalam keterangan pers-nya, Sabtu (7/6) malam mengaku dirinya tidak pernah kenal dengan Ketua BPPA, Azmi dan empat rekannya yang menuding PA telah menerima Rp 50 miliar uang dari Gerindra untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2014. 

Menurut Mualem mereka juga tidak termasuk dalam pengurus PA.  “Saya tidak kenal, dan (mereka) bukan pengurus PA. Pasti ada provokator,” ujarnya. 

Menurut Mualem, pihaknya masih mempelajari atas tudingan dirinya menerima uang Rp 50 miliar dari Partai Gerindra. “Kita akan bahas kembali langkah hukum apa yang akan kita ambil atas masalah ini,” tegasnya. 

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut sejumlah elite PA dan Ketua KPA. Di antaranya, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Mukhlis Abee, Wakil Juru Bicara PA, Adi Laweung, Wakil Ketua PA, Dr Mariati, Ketua PA Bireuen, Darwis Jeunieb dan Caleg PA terpilih Kautsar. | sumber: serambinews.com