KETUA Gastra Foundation, Nasir Ibrahim, SE. MSi, mengungkapkan kekecewaannya terkait banyaknya kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang tidak hadir dalam workshop kajian sosial ekonomi dan pemberdayaan pekerja imigran Di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014. Pasalnya, workshop itu membahas nasib ribuan pekerja asal Aceh yang kini bermasalah di luar negeri.

“Kami telah berupaya semaksimal mungkin dan sejauh kami punya wewenang. Namun ternyata pejabat kita merasa ini kegiatan ini kurang penting. Padahal mereka  diundang langsung oleh Gubernur Zaini,” ujar Nasir Ibrahim, kepada Atjehpost.co melalui pers rilisnya, Jumat, 12 Desember 2014.

Ia menjelaskan, workshop kajian sosial ekonomi dan pemberdayaan pekerja imigran dilaksanakan oleh Gastra Foundation di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.

Gastra Foundation berhasil meyakini Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Social serta pihak BNP2TKI di Jakarta untuk hadir membahas nasib 2.500 pekerja asal Aceh di luar negeri.

Beberapa kementerian berharap dengan kehadiran para pimpinan SKPA di Aceh akan ada langkah-langkah kongkrit ke depan untuk ditempuh bersama. Tujuannya agar pekerja asal Aceh terhindar dari masalah hukum di luar negeri.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan Dirjen Bina Penta Kementerian Sosial Reina Usman, yang membatalkan kunjungan kerja ke NTT demi acara ini. Karena menurut Beliau acara ini merupakan pertaruhan nasib 2.500 pekerja Aceh yang masih dalam posisi bermasalah (illegal), khususnya yang berada di Malaysia. Begitu juga Kepala Dinas Social Aceh, Bukhari AKS,MM serta pihak BP3TKI Aceh yang sangat serius menanggapi hal ini,” kata Nasir Ibrahim.

Sayangnya, kata dia, sejumlah instansi seperti Bappeda Aceh, Biro Hukum dan Humas Pemerintahan Aceh, terkesan tidak peduli terkait hal ini. Para pejabat local di SKPA tadi tidak menghadiri acara tersebut.

Pasalnya, ia berharap agar mereka juga ikut dilibatkan sebagai pemateri dalam menyusun langkah pendataan serta pemetaan kebutuhan sehingga menghasilkan berbagai kesimpulan yang bersifat positif.

“Jadi dengan ketidakhadirnya beberapa Instansi terkait tentu tidak bisa menghasilkan keputusan konkrit terutama masalah hukum, karena hal ini terkait dengan legalitas. Kami sengaja melakukannya di Jakarta untuk mempermudah membawa narasumber dari kementrian dan badan terkait,  mengingat waktu dan kesibukan para pemateri. Nyatanya justru pejabat local yang tak hadir,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Nasir Ibrahim juga berterima kasih kepada sejumlah dinas yang telah berkenan hadir dalam acara workshop tersebut. Menurutnya, meski bukan kepada dinas yang hadir, acara workhop tersebut  setidaknya bisa dilaporkan hasil workshop untuk langkah awal penanganan walau pun masih mengambang keputusan.

“Kepedulian Pihak Kementrian Tenaga Kerja RI membuat kami sangat dihargai selaku penyelenggara. Ini  harus diakui bahwa dari awal penjajakan pihak Kementriaan Tenaga Kerja sudah menawarkan tempat pelaksanaan makanya pelaksanaan itu dilakukan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja RI,” ujarnya lagi.

Selain itu juga kehadiran beberapa tokoh Aceh di Jakarta dinilai sangat bermakna.

“Begitu pula dengan media nasional merupakan sebuah informasi penting bagi warga Aceh di luar negeri. Ini karena mereka beranggapan permasalahan warga Aceh berbeda dengan permasalahan umun warga daerah lain dimana pekerja migrant asal Aceh banyak yang eksodus akibat permasalahn konflik masa lalu dan juga akibat mudahnya masuk ketika tsunami kenegara tetangga terutama Malaysia. Maka sudah saatnya pemerintah mengambil langkah-langkat kongkrit tuntuk  menghindari masalah besar yang akan muncul nantinya. Dengan adanya workshop ini banyak menuai tanggapan positif masyarakat,” ujarnya.[]