JARUM jam menunjukkan pukul 11.34 Wib saat saya bertandang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Senin, 16 Juni 2014. Beberapa pria berseragam safari dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu lalang di halaman parkir, tepat di depan pintu kantor DKP.

Beberapa pria berpakaian bebas juga terlihat di sekitar halaman kantor yang beralamat di Jalan Tengku Malem, nomor 7, Kuta Alam, Banda Aceh tersebut. Sejurus saya bergegas masuk ke dalam kantor, harap-harap cemas mendapat jawaban mengenai mekanisme pengajuan proposal pembibitan ikan di DKP tersebut. Tentu saja ini sekedar trik untuk menggali sedalam mana permasalahan di dinas yang diduga berselemak masalah tersebut.

Seorang petugas resepsionis kebetulan standby di tempat semestinya. Dia memakai baju safari hitam dengan postur badan tinggi menerima kedatangan saya.

"Maaf pak, saya ingin menanyakan masalah bantuan pembibitan ikan,” tanya saya kepada petugas berkulit sawo matang tersebut.

“Oh ya. Coba naik aja ke lantai dua nanti, coba temui aja pak Zul,” ujarnya seraya menunjukkan arah tangga menuju lantai atas.

Saya bergegas menuju lantai atas lewat jalur yang sudah diarahkan petugas tadi. Amatan saya, sejumlah kamera CCTV terpasang di setiap sudut ruang kantor tersebut. Kemudian saya pun memasuki sebuah ruangan yang terletak di sudut kiri paling belakang di lantai atas kantor DKP.

“Assalammualaikum. Pak saya ingin menanyakan kepada bapak tentang mekanisme bantuan budidaya dan pembibitan ikan kerapu dan udang.”

“Oh, kalau masalah itu coba temui aja ibu Kadis (Raihanah) nanti. Kebetulan baru aja bilang mau keluar karena ada keperluan di luar,” ujar lelaki yang berpostur kurus, hitam, dan beruban yang kemudian diketahui bernama Zulfadhli tersebut. Dia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan DKP Aceh.

Menurut Zulfadhli, segala urusan pengajuan proposal di DKP Aceh harus melalui Raihanah selaku kepala dinas. Mendengar penjelasan tersebut, saya bergegas menjumpai Raihanah di ruang kerjanya yang berada di lantai dua. Namun setiba di sana, saya melihat sejumlah orang telah berkumpul di depan pintu ruang kerjanya.

Seorang pria berpostur tinggi besar dan berkulit gelap lantas bertanya kepada saya, "maaf pak, bisa tunggu sebentar di luar karena ibu Kadis sedang banyak tamu. Jadi tolong antri ya pak."

Tak lama berselang, seorang wanita keluar dari ruangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dia adalah Raihanah sang kepala dinas. Raihanah melangkah dan terlihat tergopoh-gopoh sembari  mendapat pengawalan dari sejumlah ajudan. Dia kemudian memasuki mobil Toyota Fortuner berwarna hitam yang telah parkir di depan pintu kantor.

Merasa tak berhasil menjumpai Raihanah, saya lantas bertanya kepada beberapa tamu yang ada di ruangan tersebut. "Peu na acara nyoe? Pakon ramee that sinoe? (Ada acara apa? Kenapa ramai sekali di sini?)," tanya saya.

"Nyoe kamoe teungoh keuneuk uroh surat-surat ngon proposal kamoe karena that trep ka hana trok-trok bantuan (Kami sedang mengurus surat dan proposal karena sudah lama bantuan belum cair)," kata salah satu tamu berbadan gempal, Basri.

Pria asal Jangka, Bireuen ini mengaku sudah berulang kali datang ke kantor DKP Aceh untuk mengurus masalah bantuan pembibitan ikan bandeng di kampung halamannya. Pengurusan tersebut telah dilakukan sejak awal 2013 lalu. Namun, sampai saat ini ia masih belum mendapatkan jawaban apa-apa.

Hal senada disampaikan Junaidi atau yang akrab disapa Ayah Pasee. Dia mengaku sudah beberapa kali datang ke DKP Aceh untuk memastikan bantuan pembibitan ikan yang pernah dijanjikan kepadanya sejak awal 2013 lalu.

Dia lantas bercerita tentang kedatangan beberapa pihak yang mengaku dari DKP Aceh telah melakukan survei ke lokasi pembibitan ikan miliknya.

"Dilee watee dijak survey u lapangan dipeugah akan lheuh dalam padum uroe. Tapi baroesa ka dipeugah hana lengkap syarat administrasi. Padahai loen padum goe ka kujak keunoe u Banda Aceh, hana jawaban sapeu. (Dulu waktu survey ke lapangan mereka bilang akan selesai dalam beberapa hari, tapi kemarin mereka bilang belum melengkapi syarat administrasi. Padahal sudah berapa kali saya ke Banda Aceh tapi tidak ada jawaban apa-apa," ujar Ayah Pasee.

Dia diberitahukan oleh beberapa petugas DKP untuk bersabar dan menunggu keputusan Raihanah, selaku orang nomor wahid di kantor ini. Padahal sudah beberapa kali datang ke DKP Aceh, dirinya belum pernah sekalipun bisa berjumpa dengan Kepala DKP Aceh tersebut.

“That glak teuh, ka tajak keunoe karena asai tajak keunoe sabee lam keadaan ibu hana di kanto. Adak na lagee bunoe pih cuma sijeum atawa dua jeum sagai geutamong kanto, karena dipeugah gobnyan leu that dinas diluwa. Sibuleuen jeut ta bileueng cuma lhee goe sagai geutamong kanto. (Bosan saya datang kemari karena tiap kali datang selalu ibu (Kadis DKP Aceh) tidak berada di kantor. Walaupun ada, seperti tadi cuma masuk kantor satu atau dua jam saja karena banyak tugas di luar. Sebulan bisa dibilang cuma tiga kali masuk kantor),” ujar pria berusia 56 tahun tersebut.[]

Ralat: Sebelumnya nama narasumber Kasub Bag Keuangan DKP Aceh Zulfadhli tertulis Zulkarnain yang bertugas di Bagian Tata Usaha DKP Aceh. Redaksi ATJEHPOSTcom meminta maaf atas kesalahan penulisan nama tersebut. Terima kasih.