KETUA Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Maimun Ramli mengatakan seminar Sosialisasi MoU Helsinki dan UUPA untuk Kepemimpinan Nasional yang Baru diselengarakan agar kepentingan Aceh tetap terkawal dengan baik.

“Apalagi selama ini terjadi tumpang tindih kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh,” kata Maimun selaku Ketua Panitia Seminar.

Menurut Maimun, terjadinya tumpang tindih itu adalah akibat terabaikannya kebijakan khusus di Aceh. “Dalam hal ini adalah MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh,” kata Maimun.

Maimun juga mengkritisi kebijakan nasional Pemerintah Pusat yang menyamaratakan program di seluruh daerah. “”Padahal Aceh mempunyai kebijakan-kebijakan khusus yang berpedoman pada UUPA,” katanya.

Itulah sebabnya, Maimun berharap Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan dalam seluruh sektor harus singkron dan wajib berpedoman pada UUPA dan MoU Helsinki. “Itulah harapan yang mudah-mudahan bisa terwujud,” katanya.

Maimun juga sangat berterimakasih kepada Dinas Sosial Aceh. “Pak Bukhari (Kepala Dinas Sosial) sangat membantu terlaksananya seminar ini,” katanya.