TIM Joker. Begitulah tim ini disebut. Laksana kartu joker, tim ini bisa masuk ke segala lini. 

Nama resminya adalah Tim Energi dan Sumberdaya Mineral Pemerintah Aceh yang dibentuk lewat SK Gubernur Nomor 542/323/2013 pada April 2013 (tanpa tanggal). 

Sebenarnya tim ini diketuai Asisten Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Sekda Aceh. Sebagai wakil, ditempatkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh. Namun, penelusuran ATJEHPOST.Co menemukan Muhammad Abdullah lebih banyak mempengaruhi kebijakan. 

Lantaran bekerja di bidang energi sumberdaya mineral, tim ini kerap berhubungan dengan PDPA yang sedang menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk menggarap potensi sumberdaya alam Aceh. Salah satunya adalah regasifikasi Arun. 

"Gubernur lebih mendengar apa yang disampaikan adiknya daripada ketua tim. Ini yang membuatnya menjadi amburadul," ujar sumber ATJEHPOST.Co di internal Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).  

Sumber itu pun mengisahkan bagaimana Muhammad Abdullah mempengaruhi keputusan gubernur. 

Pada 20 November 2013, anak perusahaan Pertamina yakni Pertamina Gas melakukan kontrak kerjasama dengan PT Aceh Terminal Gas di bidang pengelolaan sumberdaya alam. Penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Pusat Pertamina di Jakarta. Rencananya, salah satu proyek yang akan digarap adalah regasifikasi Arun. Teken kontrak itu pun diberitakan sejumlah media. 

PT Aceh Terminal Gas ini adalah perusahaan baru yang dibentuk oleh PDPA yang berkongsi dengan perusahaan lain yang tergabung dalam Ibrahim Risjad Grup.  Lantaran PDPA tidak punya modal saham, suntikan dana sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan patungan itu. Namun begitu, perusahaan itu setuju berbagi 49 persen saham untuk PDPA. Modal yang akan disetor adalah Rp46 miliar. 

Belakangan, menurut sumber itu, Muhammad Abdullah tidak setuju komposisi saham seperti itu. Ia membisikan kepada gubernur agar PDPA meminta 51 persen saham, tanpa penyertaan modal. 

"Tentu saja orang lain tidak mau, modalnya dari mereka, kok kita yang minta jatah sebagai pemegang saham mayoritas," kata sumber itu. 

Namun, Gubernur Zaini sudah terlanjur termakan pemikiran sang adik. Walhasil, kerjasama dengan perusahaan Ibrahim Risjad pun dibatalkan sepihak. Padahal, perusahaan itu tercatat sebagai pemegang saham dalam perusahaan PT Aceh Terminal Gas yang sudah teken kontrak dengan Pertagas. Itu sebabnya, hingga kini kerjasama itu belum jelas tindak lanjutnya.

ATJEHPOST.Co mengonfirmasi tuduhan itu kepada Muhammad Abdullah, termasuk soal intervensi kepada PT Aceh Terminal Gas. Awalnya, Muhammad membantah terlibat. Namun ketika ditanya benarkah kerjasama batal lantaran tidak ada kesepakatan soal saham 51 persen untuk PDPA, Muhammad menjawab,"justru karena belum selesai saya tidak mau komentar. Tanya saja ke PDPA," katanya.

Dua hari lalu, ATJEHPOST.Co mendatangi kantor PDPA di lantai tiga gedung kantor Gubernur Aceh. Namun, tidak ada aktivitas apa pun di sana. Pintunya terkunci. Suasana di depan kantor temaram. Sejumlah pegawai kantor gubernur mengatakan sudah dua tahun kantor itu tak beroperasi. (Baca: Nyan Hai! Rupanya Sudah Dua Tahun Kantor PDPA Tutup.[]

Baca juga:

Kata Adik Gubernur Zaini Soal Tim Joker Intervensi PDPA

Inilah SK Gubernur yang Mengangkat Adiknya di Tim ESDM Aceh

Nepotisme di PDPA, Mantan Dirut: Gubernur Pakai Manajemen Pisang Goreng