KETUA Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh, Kautsar Muhammad Yus, menilai pihaknya tak perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) seperti yang dituntut para aktivis mahasiswa. Namun yang harus segera dilakukan oleh eksekutif adalah pembenahan manajemen BUMA seperti yang disyaratkan oleh DPR Aceh saat mengalokasi anggaran untuk PT. Investa dan PDPA.

Alokasi anggaran untuk PT. Investa disetujui oleh Dirjen Keuangan Kemendagri senilai Rp25 miliar. Sedangkan alokasi dana untuk PDPA senilai Rp5 miliar dicoret.

“Tak perlu Pansus BUMA, tapi pembenahan manajemen yang harus dilakukan. Segera harus dilakukan,” kata Kautsar kepada ATJEHPOST.co, Kamis 26 Februari 2015.

Dengan disetujuinya anggaran untuk PT Investa, kata Kautsar, maka eksekutif harus segera membenahi manajemen perusahaan. SKPA harus bermitra dengan Komisi III DPR Aceh untuk mengisi struktur PT. Investa.

“Jangan lamban. Sejumlah kerjasama yang melibatkan Aceh saat ini jalan terus,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ikatan Pemuda Pelajar Aceh Timur (IPPAT) meminta DPR Aceh segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Pansus ini dinilai penting agar DPR Aceh mengetahui persoalan yang sedang terjadi di sejumlah BUMA, termasuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

Hal ini disampaikan oleh Ketua IPPAT, Sayyid Al-Mahdali, kepada ATJEHPOST.co, Rabu 25 Februari 2015.

“DPR Aceh seyogya-nya membentuk sebuah panitia khusus (Pansus) untuk meluruskan kendala–kendala pada perusahaan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, kata Sayyid, langkah Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang mewacanakan pembubaran PDPA bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi.

“Pembubaran PDPA menurut hemat saya bukan suatu solusi, akan tetapi Pak Gubernur Aceh perlu mengikuti saran DPR Aceh yang menginteruksi perbaikan manajemen perusahaan,” katanya.

Hal ini, katanya, karena PDPA telah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan lain untuk kepentingan Aceh.

“Oleh sebab itu kalau pun PDPA dibubarkan, maka kesuraman kerja sama Aceh dengan perusahaan lain terjadi. Kondisinya lebih parah dengan kondisi yang sekarang ini,” ujarnya.

Sayyid juga meminta Gubernur Zaini Abdullah segera memperbaiki manajemen PDPA seperti harapan DPR Aceh. “PDPA jangan dibubarkan, pembenahan yang perlu dilakukan,” katanya.[]