SALAH satu pekerja, Sulaiman, mengatakan selama ini banyak penindasan yang dilakukan manajemen terhadap pekerja lokal di perusahaan PT Lafarge Cement. Hal tersebut disampaikan Sulaiman mewakili Aliansi Buruh Aceh (ABA) kepada Wakil Ketua II DPR Aceh Teuku Irwan Djohan di ruang kerjanya, pagi Jumat, 23 Januari 2015.

“Kami selalu tertindas, kami dijajah sebagai pekerja lokal, padahal kami putra daerah,” kata Sulaiman.

Ia mengatakan perusahaan Lafarge Cement memiliki 83 orang tenaga kerja asing. Sementara pekerja lokal hanya sebanyak 20 orang.

“Mulai dari atasan hingga office boy, semuanya pekerja dari luar negeri. Sementara pekerja Aceh hanya sebagai pemotong rumput, tidak lebih dan tidak dibolehkan ada pengembangan diri dari pekerja lokal,” katanya.

Menurutnya persoalan ini telah disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Aceh, tapi tidak ada tindak lanjut apapun. Mirisnya lagi surat yang dilayangkan pekerja lokal PT Lafarge Cement hilang di Dinaskertrans.

“Sistem di Lafarge Cement tidak menganut aturan Indonesia yang membuat kami tertindas,” ujarnya.

Irwan Djohan mengaku akan menindaklanjuti semua persoalan yang diadukan oleh para pendemo tersebut. “Saya akan panggil para komisi yang membidangi masalah tenaga kerja untuk saya sampaikan persoalan ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar unjukrasa di depan gedung DPR Aceh, Jumat pagi, 23 Januari 2015. Massa menuntut agar DPR Aceh memperjuangkan hak-hak buruh yang belum sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Upah minimum di provinsi Aceh masih sangat rendah dibandingkan dengan upah minimum di DKI, Manila, Bangkok dan Kuala Lumpur yang rata-rata di atas Rp2,7 juta perbulannya,” kata Habibi, koordinator aksi dalam orasinya. (Baca: Buruh Demo di Gedung DPR Aceh) []