KETUA Komisi 1 DPR Aceh, Abdullah Saleh, meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya membuat sebuah sebuah regulasi yang jelas terkait tambang batu giok di daerah itu. Tujuannya, agar masyarakat Nagan Raya akan lebih nyaman dalam menggali tambang batu giok.

“Batu giok di Nagan Raya  jangan hanya dijual mentah dalam bentuk bongkahan, akan tetapi dijual dalam bentuk batu jadi, sehingga pendapatan masyarakat lebih tinggi,” ujar politisi asal Nagan Raya ini kepada ATJEHPOST.co, Senin 9 Febuari 2015.

Menurut Abdullah Saleh, Pemerintah Nagan Raya perlu membuat sebuah aturan yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya menyangkut aturan main penambang batu giok.

“Qanun batu giok di Nagan Raya perlu datur tentang lokasi tempat yang dibolehkan untuk melakukan penambangan,” katanya.

Selaku anggota DPR Aceh yang mewakili Nagan Raya, kata Abdullah Saleh, setuju langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menutup sementara tambang giok.

“Sebenarnya bukan ditutup, tapi hanya bersifat sementara untuk penyelesaian regulasi yang jelas terhadap penambang batu giok,” kata politisi Partai Aceh ini lagi.

Menurutnya lagi, pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu membuat regulasi khusus, agar tidak adanya eksploitasi illegal dalam pengambilan dan pemanfatan batu giok yang ada di Nagan Raya.

“Aturan yang dibuat tersebut juga untuk masyarakat itu sendiri, sehingga jelas seberapa kilo yang bisa dibawa keluar Nagan Raya dengan izin bupati, dan untuk menjual harga nya berapa itu perlu ada sebuah regulasi,” katanya.

Abdullah Saleh juga meminta  Pemerintah Nagan Raya mendorong agar adanya industri batu giok, yang dapat mengolah sendiri batu giok demi meningkat nya harga jual dari masyarakat untuk konsumen.

“Kalau dalam bentuk bongkahan tentu harga lebih murah ketimbang dalam bentuk batu yang sudah diolah,” ujarnya.[]