SELURUH gampong di provinsi Aceh mulai tahun ini akan menerima anggaran dari berbagai sumber, seperti Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) dari pemerintah provinsi, Alokasi Dana Gampong (ADG) dari pemerintah kabupaten/kota dan dana desa dari pemerintah pusat. Untuk mengelola dana-dana tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di setiap gampong.

Hal disampaikan Direktur Independent Risert Institute (IRI) Mulyadi Nurdin, Lc. MH, Kamis, 5 Maret 2015.

Mulyadi mengingatkan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperjelas arah penggunaan dana-dana tersebut, hal itu penting supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ia juga mengharapkan agar adanya sosialisasi yang maksimal kepada pemerintahan ditingkat gampong selaku pihak yang menerima anggaran.

“Pemerintah harus memperjelas dulu, dana BKPG untuk apa saja digunakan, ADG untuk apa, dan dana desa peruntukkan kemana, semuanya harus diperjelas melalui sosialisasi-sosialisasi, agar penggunaannya tidak tumpang tindih juga, misalnya jangan sampai semua dana itu justru digunakan untuk infrastruktur,”katanya.

Mulyadi menyebutkan pemanfaatan anggaran merupakan hal yang sangat sensitif, salah-salah penggunaan bisa menyebabkan perangkat gampong khususnya para keuchik masuk penjara, belum lagi akan muncul konflik-konflik baru dikalangan masyarakat. Hal inilah menurutnya harus diantisipasi jauh-jauh hari oleh pemerintah.

“Yang lebih mengkhawatirkan akan banyak perangkat gampong khususnya kepala desa atau keuchik di Aceh nantinya yang berujung di penjara, bukan hanya karena korupsi dana tersebut, tapi bisa saja karena salah aturan penggunaannya,” ujar dia.

Mengingat anggaran yang diterima gampong jumlahnya mencapai ratusan juta (BKPG, ADG dan dana desa), Mulyadi juga mengingatkan pemerintahan gampong untuk menyusun program-program yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat digampong untuk jangka panjang.

“Syukur-syukur kalau dana ini akan berkelanjutan secara terus menerus, dan kita harap demikian, namun jika tidak? Makanya harus betul-betul termanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari dana ini,” katanya.[]