TIM penjaringan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 mengunjungi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Senin 10 Februari 2014. Kedatangan tim ini untuk melihat kesiapan Unsyiah menjadi lembaga penunjang sarana dan prasarana bagi ajang tersebut.

Tim yang berasal dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat ini didampingi oleh KONI Aceh.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pembantu Rektor IV, Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc, serta Pembantu Rektor III Dr. Rusli Yusuf, M.Pd, di ruang senat Biro Rektorat Unsyiah. Acara pertemuan di ruang itu juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh serta para dekan di lingkungan Unsyiah.

Tim ini dipimpin langsung oleh Sekretaris jenderal KONI Pusat, E.F Hamidy.

Dalam penjelasannya, Hamidy mengatakan, tim akan memverifikasi segala kelengkapan venue berdasarkan beberapa kriteria, seperti status, tribun penonton, tempat pemanasan, ruang ganti, akomodasi, dan sarana penunjang lainnya yang mendukung.

Sementara Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc, mengemukakan bahwa Unsyiah dengan beberapa sarana dan prasarana yang dimilikinya, sangat antusias, dan siap mendukung Aceh menjadi tuan rumah PON 2020.

Setelah penyambutan dan diskusi di Biro Rektor, tim penjaringan serta didampingi pihak Unsyiah juga melakukan survey di beberapa lokasi yang diproyeksikan menjadi sarana pendukung, seperti Gedung AAC Dayan Dawood, Gedung Gelanggang Mahasiswa, Gedung Information and Communication Technology (ICT) Taiwan, Stadion Mini, dan Gedung Olahraga Unsyiah.

“Tim akan menilai dahulu, hampir semua venue di Unsyiah sudah memenuhi syarat di beberapa cabang olahraga yang dibutuhkan. Namun, kita akan membawa hasil ini nanti di rapat besar PON,” kata Hamidy.

Sebagaimana yang perlu diketahui, untuk menjadi tuan rumah PON 2020, Provinsi Aceh akan bersaing dengan beberapa provinsi lain yang sudah mendaftar yaitu Jawa Tengah, Papua dan Papua Barat, Sumatera Utara, Bali, serta Sulawesi Selatan. Persyaratan utama agar bisa lolos menjadi tuan rumah PON 2020 adalah provinsi tersebut harus sudah memiliki minimal 50 persen infrastruktur yang dibutuhkan.[]