DINAS Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lhokseumawe hingga kini baru menyerahkan enam mobil Mazda untuk dayah dari 13 unit yang dibeli dengan dana APBK senilai Rp2,2 miliar lebih.

“Tiga belas mobil untuk dayah sudah kita terima sejak dua hari lalu (dari distributor), dan sudah diserahkan delapan unit kepada pimpinan dayah. Sisanya mungkin dalam dua hari ini diserahkan,” kata Sekretaris DPKAD Lhokseumawe, Amiruddin, S.H., M.H., menjawab ATJEHPOST.com lewat telpon seluler, Senin sore, 19 Mei 2014.

Amiruddin menyebut “delapan unit mobil sudah diserahkan kepada pimpinan dayah”. Akan tetapi, menurut data diperoleh ATJEHPOST.com dari Bagian Aset DPKAD Lhokseumawe tentang nama-nama dayah yang diberikan bantuan mobil, baru enam unit yang direalisasikan. Data tersebut ditandatangani Amiruddin sebagai Sekretaris DPKAD, lengkap dengan stempel basah dinas itu.

Enam dayah tersebut adalah Dayah Darul Ikhwan Hagu Barat Laut, Dayah Darul Yakin Ulee Jalan (Kecamatan Banda Sakti), Dayah Darul Huda Ujung Pacu (Kecamatan Muara Satu), Dayah Darul Abrar Paloh Batee, Dayah Darul Ulum Alue Awe (Kecamatan Muara Dua), dan Dayah Nurul Huda Tgk. Syik di Alue Peunteut (Kecamatan Blang Mangat).

Ditanya soal nama-nama dayah yang akan menerima sisa mobil dari 13 unit yang dibeli Pemko Lhokseumawe untuk dayah dari APBK 2014, Amiruddin mengaku tidak mengetahui hal itu. “Datanya tidak ada pada saya, mungkin di Bagian Aset atau masih pada Pak Wali (Wali kota)”.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, H. Hamdani AG, S.Ag., M.A., menilai di satu sisi pemberian mobil untuk pimpinan dayah terkesan sebagai bentuk pencitraan, apalagi hal itu diwacanakan sejak menjelang pemilu lalu. Namun, kata dia, di sisi lain sarana transportasi untuk pimpinan dayah juga penting. Jika mobil tersebut diperuntukkan untuk dayah, kata Hamdani AG, mestinya langsung diserahkan kepada yang berhak.

“Jadi kita apresiasi program pemberian mobil untuk dayah karena sarana transportasi untuk dayah juga penting. Dan kemudian mari kita evaluasi kemana pimpinan atau pihak dayah menggunakan mobil itu,” ujar kandidat Doktor Kumunikasi Islam Bidang Kajian Komunikasi Politik dan Jurnalistik pada IAIN Sumatera Utara ini.

Syariat Islam

Menurut Hamdani AG, fasilitas mobil itu diberikan tentunya agar dayah mendukung program pemerintah terkait pendidikan Islam dan pelaksanaan syariat Islam. “Yang diharapkan dari seluruh elemen dayah, peran dan tanggung jawab dayah terhadap masyarakat. Sebab masyarakat Aceh masih menaruh kepercayaan terhadap dayah dibandingkan kampus,” katanya.

Menurut dia, jika pendidikan Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat, maka syariat Islam akan tegak dengan sendirinya. Persoalannya, kata Hamdani AG, dalam pelaksanaan syariat Islam selama ini pemerintah menggunakan pola pemaksaan sehingga berbenturan dengan karakter masyarakat Aceh yang keras.

“Jadi tekniknya yang perlu diubah, jangan lagi dengan teknik pemaksaan, tetapi lebih kepada pendekatan dan penyadaran masyarakat melalui pendidikan Islam. Dan dalam mengambil kebijakan terkait syariat Islam, pemerintah perlu duduk dengan elemen dayah agar tidak salah arah,” ujar Hamdani AG.[]

Berita terkait:

Dana Pengadaan Mobil Pimpinan Dayah di Lhokseumawe Rp2294