Rp600 Miliar Dana Hibah Pendidikan Kemana?

Beberapa temuan, seperti kesalahan penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada empat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebesar Rp5.944.793.900,00.

BANTUAN hibah sebesar Rp851.517.933.857,00 tahun anggaran 2013 belum dipertanggungjawabkan. Sebahagian besar dari dana tersebut, atau Rp600 miliar lebih ternyata adalah dana hibah pendidikan.

Hal ini diungkapkan oleh sumber ATJEHPOSTcom di BPK Aceh, Jumat pagi, 20 Juni 2014.

“Hampir Rp600 miliar adalah dana hibah pendidikan yang belum dipertanggungjawabkan. Sedangkan totalnya seperti yang disebutkan di situs BPK Aceh, yaitu Rp851.517.933.857,” kata sumber ATJEHPOSTcom.

Dia belum bisa merincikan secara detail aliran dana hibah pendidikan yang belum dipertanggungjawabkan ini. “Mungkin yang lebih tepat memberikan tanggapan ini adalah Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Maman Abdulrachman,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, Senin 16 Juni 2014. Penyerahan LHP atas  Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Gedung DPRA Provinsi Aceh.

Beberapa temuan, seperti terdapat kesalahan penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada empat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebesar Rp5.944.793.900,00.

Kemudian, Pemerintah Aceh tidak mengkonversi anggaran dan realisasi belanja hibah dan bantuan sosial barang dan/atau jasa pada akun obyek belanja barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat tahun anggaran 2013 sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Selanjutnya, BPK Aceh juga menemukan realisasi belanja barang yang akan diserahkan ke mas yarakat/pihak ketiga tidak tertib.

Beberapa item pekerjaan pembangunan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh juga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). []