Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin,ST berharap dengan terpilihnya Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan di kabinet kerja 2014 tidak berpengaruh bagi perkembangan politik di Aceh.

Menurutnya, terpilihnya tokoh yang pernah terlibat langsung dalam proses konflik di Aceh tidak mematahkan semangat masyarakat Aceh dalam membangun Aceh.

“Bagi saya pribadi jangan dipersoalkan karena semua permasalahan di Aceh sudah selesai sejak ditandatangani MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu,” ujar Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin, kepada ATJEHPOST.Co via telepon seluler, Banda Aceh, Selasa sorem 28 Oktober 2014.

Menurutnya, segala permasalahan di Aceh sudah dianggap selesai setelah penandatanganan perjanjian damai MoU Helsinki sembilan tahun lalu. 

Menurut Jamal. jika masyarakat Aceh selalu mengkait-kaitkannya dengan sosok Ryamizard Ryacudu saat ini, maka benih-benih dendam dan luka lama akan kembali muncul sehingga proses perdamaian di Aceh mulai terganggu. Menurutnya, fenomena ini akan kembali dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga untuk memperkeruh suasana keamanan di Aceh.

“Ini yang perlu kita sadari dan kita hindari karena jangan sampai saat warga Aceh masih menikmati suasana damai yang tak ternilai harganya ini kembali tercoreng akibat isu-isu provokatif yang dihembuskan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya lagi.

Jamaluddin berharap, masyarakat Aceh tidak terpancing.Yang penting, kata Jamal. bagaimana masyarakat dan pemerintah Aceh bersama-sama memikirkan nasib bangsa Aceh, bukan malah melihat kondisi Aceh ke belakangnya.

“Jadi untuk apa memikirkan kasus Aceh ke belakang, yang terpenting bagaimana memikirkan Aceh untuk ke depannya. Untuk itulah mari kita tutup buku lama dan kembali membuka lembaran baru,” kata Jamal.

Ryamizard dikenal sebagai jenderal yang tak kenal kompromi saat konlik Aceh. 

Catatan ATJEHPOST.Co, ketika pemberlakuan darurat militer di Aceh pada pertengahan 2003, Ryamizard menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad).

Pada April lalu, ketika ditanya wartawan di Posko Relawan Pro Jokowi, Ryamizard mengatakan pemberontakan terhadap kedaulatan negara harus diperangi. 

"Kalau memberontak, saya hadapi, seperti di Aceh, Papua. Kalau mereka minta (merdeka), yang lain nanti minta, bagaimana? Kalau dalam Islam, pemberontak harus diperangi. Tapi kalau saya, islah, islah, islah. Kalau enggak mau, ya perangi," kata mantan Panglima Komando Daerah Militer Brawijaya itu seperti dikutip dari Kompas.com. 

Ryamizard mengatakan, persoalan Aceh akan selesai apabila Aceh menjadi bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baginya, NKRI adalah harga mati. "Kalau saya, NKRI itu harga mati yang enggak boleh berubah-ubah menjadi negara Islam, negara komunis, atau negara federal," katanya. []

Baca juga:
Koalisi NGO HAM Aceh Kecewa Ryamizard Jadi Menteri Pertahanan