WAKIL Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan meminta penjelasan pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang melakukan plesiran keluar negeri. Menurutnya dengan adanya transparansi ini bisa menjelaskan tentang alasan dan tujuan dari perjalanan tersebut.

"Sebaiknya Kepala Dinas Pendidikan bisa menjelaskan secara transparan kepada rakyat (agar) bisa paham dan tidak menimbulkan anggapan yang keliru, hujatan ataupun fitnah. Karena perjalanan tersebutkan menggunakan uang rakyat, jadi semua lembaga pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, jika melakukan perjalanan yang menghabiskan uang rakyat dalam jumlah besar, harus transparan kepada publik," ujarnya kepada ATJEHPOST.co via telepon seluler, Banda Aceh, Senin, 15 Desember 2014.

Politisi Nasdem ini mengatakan penjelasan bertujuan untuk membuka ruang pemahaman bagi publik agar dapat memahami maksud dan tujuan perjalanan tersebut. Menurutnya selama ini rakyat sudah cukup cerdas dan mengetahui kebiasaan lembaga pemerintah di negeri ini, yaitu membuat program kegiatan hanya untuk menghabiskan anggaran.

"Jangan terkesan ditutup-tutupi apalagi ini akhir tahun. Jadi agar tidak membuat rakyat kecewa, sebaiknya dijelaskan lewat media dalam rangka apa perjalanan itu dilakukan, kemana tujuannya, apa isi kegiatannya, berapa lama, target yang ingin didapat dari perjalanan itu, serta apa manfaatnya bagi daerah. Silakan saja melakukan kunjungan kerja, asalkan jelas alasan dan tujuannya, jangan cuma untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini penilaian rakyat terhadap lembaga pemerintah di Aceh sangat negatif, termasuk untuk Dinas Pendidikan. Jadi, kata Irwan, semua lembaga pemerintah harus punya kesadaran dan tanggungjawab moral kepada rakyat. Apalagi Dinas Pendidikan Aceh yang mengelola APBA dalam jumlah yang sangat besar.

"Jadi apabila anggaran yang besar itu memang tidak mampu dihabiskan untuk program kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Aceh, tapi digunakan juga untuk plesiran atau jalan-jalan, sebaiknya anggaran untuk Dinas Pendidikan Aceh ke tahun selanjutnya harus dievaluasi lagi. Hal ini berdasarkan amanat undang-undang tentang anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan jangan sampai disalahgunakan atau dihambur-hamburkan," katanya.[]