GUBERNUR Aceh, Zaini Abdullah, diduga sengaja memperlambat penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prirotas Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS. Hal ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan termasuk dari pimpinan partai politik, seperti Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, T A Khalid.

Ia menilai sikap Gubernur Zaini yang dianggap lebih memprioritaskan kepentingan kroni ketimbang rakyat, menjadi momok besar terhadap peningkatakan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

"Gubernur janganlah bermain-main dengan APBA, karena hampir seluruh rakyat Aceh, mulai dari PNS, pengusaha dan bahkan sampai ke penjual kaki lima sangat tergantung dengan APBA," ujar T. A Khalid kepada ATJEHPOST.co, Kamis, 22 Januari 2015.

Ia mengatakan hampir 90 persen dana yang beredar di Aceh semuanya bersumber dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan APBK. Apalagi TA Khalid menilai, hingga kini Gubernur Zaini belum mampu menggaet investor luar untuk menanamkan modalnya di Aceh.

Di sisi lain, keinginan Gubernur Zaini yang tetap memberikan anggaran untuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) juga sudah disepakati bersama antara TAPA dengan DPRA, yaitu sebesar Rp 5 miliar untuk PDPA dan Rp 25 miliar untuk PT. Investa. Namun dewan memberikan catatan untuk kedua perusahaan daerah ini agar memperbaiki manajemen.

"Jadi timbul pertanyaan publik saat ini, alasan apalagi Abu Doto tidak mau menandatangani KUA PPAS? Kalaupun menyangkut tentang PAD juga telah disepakati antara TAPA dan DPRA, kalaupun Gubernur menolak kesepakatan antara TAPA dan DPRA untuk penambahan pendapatan sebesar Rp 250 miliar, dengan alasan apa Abu Doto takut tidak mampu dipenuhi. Jadi timbul lagi pertanyaan, apakah Gubernur yakin mampu merealisasikan semua APBA 100 persen," ujarnya lagi.

Ia meminta Gubernur Zaini agar cerdas menyikapi situasi ini. Menurutnya keinginan Gubernur Zaini untuk membuat Pergub APBA bukanlah solusi terbaik.

"Memang Pergub itu bagian dari aturan NKRI, tapi itu hanya untuk pintu darurat yang banyak mudharatnya baik secara teknis maupun politik. Apalagi Pergub ini hanyalah keinginan Gubernur Zaini untuk menyuntikkan anggaran untuk BUMA yang didominasi oleh kroninya, bukan untuk untuk kepentingan rakyat banyak," ujarnya lagi.[]