Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, akibat kisruh ini, hukum di Indonesia dalam keadaan darurat. Presiden harus bersikap tegas.

"Presiden harus bertanggung jawab terhadap situasi pembiaran ini," kata Desmond, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 6 Februari 2015.

Konflik dua institusi penegakan hukum, kata Desmond, harus segera diselesaikan. Kalau tidak, pihaknya meminta Presiden meletakkan jabatannya.

"Presiden yang tidak bisa mengatasi keadaan ini, sekali lagi, sebaiknya meletakkan jabatannya atau mundur," katanya.

Desmond beralasan, kisruh ini bermula dari keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Surat itu diajukan ke DPR tertanggal 9 Januari 2015.

"Lalu, hanya dalam selang waktu beberapa jam, kita melihat secara langsung ditayangkan televisi-televisi, secara bernafsu dan bersuka cita dua komisioner KPK mengumumkan calon tunggal yang diajukan Presiden, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi," katanya.

Gayung bersambut. Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan kasus lama. Bahkan, hampir semua komisioner KPK dilaporkan ke Mabes Polri.

Desmond mengatakan, situasi ini sudah darurat hukum. Sehingga, sudah seharusnya Presiden bertanggungjawab.

Dalam kondisi seperti ini, kata Desmon, Presiden bukannya mengambil tindakan dan kebijakan yang menyelesaikan masalah, Presiden malah memilih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama beberapa hari.

"Dengan keadaan seperti ini, yang dirugikan adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Karena Presiden seperti melakukan pembiaran terhadap situasi ketidakpastian dan darurat hukum ini," ujarnya.[]

Baca berita menarik lainnya di viva.co.id