TERAMAT jarang Muzakir Manaf menerbitkan statement tajam seperti dimuat headline Harian Serambi Indonesia kemarin. Ada apa gerangan? Wartawan ATJEHPOSTcom mendiskusikan soal ini dengan tokoh Aceh yang akrab disapa Mualem ini tadi malam melalui sambungan telepon selular. 

Pembicaraan dimulai dengan membahas pernyataan Ketua Umum Partai Aceh yang mantan Panglima Tentara Gerakan Aceh Merdeka itu di harian Serambi Indonesia terbitan kemarin. Di situ Mualem mengkritisi Tuha Peuet Partai Aceh, Zaini Abdullah, yang disebutnya kurang bijaksana dalam memberikan pernyataan di media massa.

Mualem menjelaskan, yang ditanggapi itu adalah keterangan Doto Zaini yang menyerangnya sebab telah mendukung pasangan Prabowo-Hatta yang dipublikasi di koran yang sama sehari sebelumnya. Di situ ditulis, Doto Zaini mengatakan Mualem membawa Partai Aceh untuk mendukung Prabowo-Hatta tanpa melalui proses musyawarah. Padahal, kata Doto Zaini, Partai Aceh bersamanya mendukung pasangan Jokowi-JK.

"Jika demikian, pertanyaannya apakah Doto Zaini sudah menyelenggarakan musyawarah? Lalu mengapa saya sebagai Ketua Umum Partai Aceh bisa tidak tahu ada keputusan politik yang sangat penting itu. Kok bisa ada musyawarah penting tanpa diketahui Ketua Umum?" Tiba-tiba Mualem bertanya. Namun dia tak membutuhkan jawaban atas pertanyaannya itu.

Sebetulnya, kata Mualem, keputusan untuk mendukung Prabowo-Hatta itu melalui sebuah musyawarah seluruh pimpinan Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh yang berlangsung di Blang Padang, Banda Aceh, 7 Juni lalu. "Saya yang langsung memimpin rapat," katanya.

Bahkan, seluruh pimpinan PA dan KPA wilayah membuat pernyataan tertulis untuk mendukung Prabowo-Hatta. Lalu, pimpinan PA dan KPA seluruh wilayah Aceh mendeklarasikannya di Jakarta, 16 Juni 2014. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh calon presiden Prabowo Subianto.

Setelah itu, seluruh pimpinan PA dan KPA di kabupaten/kota membuat deklarasi di masing-masing daerah. Yang terbaru adalah Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, yang adalah kader Partai Aceh memimpin Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Lhokseumawe. Deklarasinya berlangsung kemarin sore di Lhokseumawe.

Sebelumnya seluruh bupati dan walikota yang dari kader Partai Aceh sudah melaksanakan deklarasi yang sama. Semuanya mengikuti intruksi Mualem yang juga adalah Ketua Komite Peralihan Aceh yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh.

Karena itu, Mualem menilai, pernyataan Doto Zaini sungguh bertentangan dengan fakta di Partai Aceh. “Begitulah kenyataannya," katanya. “Kita telah melalui tahapan musyawarah yang kemudian melahirkan keputusan bersama.”

Itulah sebabnya, Mualem mengatakan perlu menjernihkan sinyal yang gelombangnya mulai keruh.  “Tidak perlulah berbalas pantun di media massa, sebab bisa mempermalukan diri kita sendiri di mata rakyat. Mengapa kita harus gontok-gontokan dalam pemilihan presiden, cobalah dewasa dalam berpolitik,” katanya.

Sebetulnya, kata Mualem, siapapun yang terpilih menjadi presiden, maka dia adalah presidennya bangsa Indonesia dan ada Aceh di dalamnya. “Artinya, siapapun terpilih, wajib menjalankan perjanjian damai (MoU Helsinki), dan wajib memenuhi semua hak-hak Aceh yang sudah dijanjikan. Ini semuanya untuk keadilan bagi Aceh,” katanya.

Bahwa Mualem dan seluruh pimpinan PA dan KPA di wilayah Aceh lebih nyaman dan yakin dengan pasangan Prabowo-Hatta itu adalah sudut pandang politik. “Bukankah kami memiliki hak politik yang bebas. Hak politik Partai Aceh itu berada di pengurus inti, baik di pusat maupun di seluruh daerah Aceh. Itulah sebabnya, keputusan politik partai itu diputuskan secara musyawarah.”

Lalu kemudian melahirkan dinamika politik, kata Mualem, itu sesuatu yang jamak dalam demokrasi. “Beliau (Doto Zaini) dengan keyakinannya pada pasangan Jokowi-JK, silahkan jalankan hak politiknya dengan bebas. Saya tak pernah memaksakan pemikiran saya padanya untuk ikut mendukung Prabowo-Hatta. Tetapi secara keputusan politik di PA, kita memutuskannya secara bersama-sama mendukung Prabowo-Hatta.”

Dijelaskannya juga, dukungan pada Prabowo-Hatta ini bukan terbangun secara serta-merta. Ada logika politik, dan juga hitung-hitungan politik yang sudah dikulitinya dengan cermat. Kemudian berujung pada satu keputusan politik.

"Ini bermula dari sebuah komitmen politik yang sudah kita bangun sejak Pilkada 2012, kemudian berlanjut pada Pemilu Legisltif 2014," katanya. Dari situ berwujud sebuah harmoni berkelanjutan dalam menyatukan pandangan politik antara partai politik di Aceh dengan partai politik nasional. "Nantinya tak ada silang pendapat dalam melihat kepentingan Aceh. Tak ada lagi saling curiga di antara kita," katanya. 

Mualem bertanya, “bukankah kita sama-sama punya cita-cita untuk Aceh yang lebih baik? Lalu untuk apa memaksakan kehendak politik? Mengapa menyudutkan pandangan politik saya dan Partai Aceh? Apa keuntungannya bagi Aceh dari saling menghujat itu? Ci neupenyum-peunyum (coba dihayati)." 

Lagi-lagi Mualem tak hendak mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukannya itu. “Rakyat Aceh sudah tahu,” katanya. Mualem lebih tertarik mengajak semua pihak membawa suasana nyaman dan damai bagi Aceh. "Marilah sama-sama berfikir lebih luas dan mengutamakan kepentingan Aceh di atas segala kepentingan pribadi." 

“Silahkan berpolitik, dan biarkan masing-masing individu di Aceh ini menjalankan hak politiknya secara bebas. Jangan hanya karena berbeda pilihan lalu bermusuhan. Biasa sajalah dalam perbedaan. Semua pilihan ada konsekuensinya. Jangan panik,” kata Mualem. []