MASA pemerintahan pasangan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf hampir memasuki tahun ketiga. Namun peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan belum juga terwujud. Pemerintah Aceh pun dituding gagal! (Baca juga: Mualem Dibonsai?)

Demikian antara lain bunyi catatan akhir tahun 2014 Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA). Pernyataan ini disampaikan Koordinator Badan Pekerja LSM FAKTA, Indra P Keumala, melalui siaran persnya kepada ATJEHPOST.co, Senin, 29 Desember 2014.

Indra mengatakan berdasarkan data BPS penduduk miskin di Aceh pada kuartal pertama 2014 tercatat sebesar 18,05 persen. Angka ini meningkat 0,45 persen dibandingkan dengan Maret 2013 yaitu sebesar 17,60 persen. Menurutnya, hal itu terjadi akibat potensi anggaran besar yang dimiliki tidak mampu dikelola jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kemiskinan membengkak di tengah situasi anggaran yang terus meningkat. Ini bukti bahwa instrumen pemerintahan di Aceh, kinerjanya sangat buruk alias tidak mampu merumuskan strategi dan program-program pembangunan yang pro-rakyat," ujar Indra.

Menurutnya ketersediaan anggaran dalam jumlah besar yang dimiliki Aceh tidak sebanding dengan hasil pencapaian dalam dua tahun terakhir. Pada 2013 misalnya, Aceh memperoleh porsi anggaran sebesar Rp11,8 triliun, kemudian mengalami peningkatan drastis di 2014 yang mencapai Rp40 triliun.

"Hal ini pula yang menyebabkan tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh untuk tidak mengakui kegagalannya mengelola segenap potensi anggaran yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.[]

Baca juga:
Ini Wawancara Lengkap Fachrul Razi Soal Pemangkasan Kewenangan Wagub Mualem