KEBERANGKATAN Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Anas M. Adam bersama jajarannya keluar negeri mendapat kecaman keras dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya (Hipelmabdya).

Sekretaris Umum Hipelmabdya, Syahril menilai Dinas Pendidikan Aceh telah memberikan contoh buruk bagi publik. Pasalnya, plesiran Dinas Pendidikan Aceh dilakukan di tengah kinerja yang masih rendah.

“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, kepergian pejabat daerah harus mengantongi  izin dari menteri atau presiden. Nah kita mempertanyakan izin mereka,” ujarnya kepada ATJEHPOST.co, Senin, 15 Desember 2014.

Di samping itu, kata Syahril, Dinas Pendidikan Aceh juga belum menyelesaikan kewajibannya menuntaskan penyaluran bantuan beasiswa yatim.

“Seharusnya mereka (Dinas Pendidikan Aceh-red) itu sadar, bahwa salah satu SKPA yang diberikan rapor merah oleh Pemerintah Aceh adalah mereka. Sampai hari ini, realisasi anggaran Dinas Pendikan Aceh baru 61 persen. Sisanya belum jelas kapan itu dituntaskan,” katanya.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Humaniora UIN Ar-Raniry ini menilai Kepala Dinas Pendidikan Aceh tidak henti-hentinya mempertontonkan sikap tak elok. Anas lebih memilih keluar negeri dibandingkan menyelesaikan amanah yang dibebankan oleh rakyat Aceh.

“Saya menilai program studi keluar negeri yang dilakukan Dinas Pendidikan sangat tidak logis. Hanya menghamburkan anggaran APBA 2014,” katanya.

Menyikapi hal ini, Syahril meminta DPRA untuk bisa berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol  setiap kepala SKPA di Aceh. “Kami minta kepada Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan ZIKIR harus menegur Dinas Pendidikan Aceh. Bila perlu kalau memang tidak serius seorang SKPA membangun visi misinya dicopot saja jabatannya,” katanya.[]