KETUA DPRA Teungku Muharuddin mengkhawatirkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan menuai kecaman publik jika mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mensahkan APBA tahun 2015.

“Belum ada laporan soal itu,” kata Teungku Muharuddin akrab disapa Teungku Muhar menjawab pertanyaan ATJEHPOST.co terkait informasi bahwa Gubernur Zaini akan mengeluarkan Pergub lantaran DPRA menolak usulan dana penyertaan modal untuk PDPA dan PT Investa.

“Tapi kalau itu dilakukan Gubernur, tentu sangat kita sayangkan,” ujar Teungku Muhar lewat telpon seluler, Selasa, 20 Januari 2015 sekitar pukul 14.30 WIB.

Teungku Muhar mengingatkan Gubernur Zaini bahwa mensahkan APBA melalui Pergub tidak semudah yang diinginkan. “Tidak semudah itu, teman-teman di TAPA (Tim Anggaran Pemeirntah Aceh) perlu memberi pemahaman kepada Gubernur, jika itu dilakukan maka butuh proses lagi, bahkan sampai sebulan,” katanya.

“Dokumen KUA-PPAS APBA 2015 perlu dibawa ke Dirjen Keuangan Kemendagri untuk dievaluasi, kemudian perlu dikoreksi, dan dibawa lagi ke Jakarta, baru bisa disahkan. Jadi butuh waktu sebulan juga kalau dengan Pergub, tidak semudah itu,” ujar politisi Partai Aceh ini.

“Dan kalau itu yang dilakukan maka saya khawatir Gubernur akan dicaci maki oleh rakyatnya karena memaksakan kehendak secara sepihak yang berdampak pengesahan APBA 2015 semakin molor,” kata Teungku Muhar lagi.

Padahal, kata Ketua DPRA ini, Badan Anggaran DPRA sudah berusaha maksimal membahas KUA-PPAS 2015 agar lebih pro-rakyat. “Persoalan saat ini hanya (terkait usulan penyertaan modal untuk) PDPA dan PT Investa,” ujarnya.

“Dan mulai hari ini persoalan itu akan kita coba singkronkan antara alasan Banggar DPRA (yang menolak usulan dana untuk PDPA dan PT Investa) dengan TAPA (yang mengusulkan kembali dana penyertaan modal itu),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Zaini Abdullah masih ngotot agar dana penyertaan modal untuk PDPA dan PT Investa ditampung dalam APBA 2015. Gubernur Zaini dilaporkan tak akan menandatangani MoU KUA PPAS 2015 jika dua mata anggaran modal ini tidak disetujui DPRA. [Baca:Gubernur Zaini Bakal Sahkan APBA 2015 Melalui Pergub?).

Di dua perusahaan daerah itu ada adik kandung Zaini, yaitu Hasbi Abdullah, adik iparnya, Imran A. Hamid. Dan juga ada satu lagi adik kandung Zaini Abdullah yaitu Muhammad Abdullah yang ditempta dalam Tim Energy Pemerintah Aceh yang disebut-sebut sebagai sosok pengendali dua perusahaan daerah itu. 

Gubernur Zaini dilaporkan tak akan menandatangani nota kesepahaman KUA PPAS 2015 jika dua mata anggaran modal ini tidak disetujui oleh DPR Aceh. Padahal, DPR Aceh sendiri sudah berkomitmen untuk mengalihkan dana ini ke program-program yang pro-rakyat, mislnya ke subsidi listrik gratis masyarakat Aceh. []