KETUA Ikatan Pemuda dan Pelajar Aceh Timur (IPPAT) Sayyid Al Mahdaly mengatakan sikap Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang tidak bersedia menandatangani kesepakatan bersama KUA PPAS 2015, tidak bisa diterima.

“Untuk saat ini alasan Gubernur yang juga belum kunjung menandatangani platfon anggaran sementara itu, tidak bisa diterima oleh masyarakat karena Aceh bukan milik dinasti Gubernur,” kata Al Mahdaly, kepada ATJEHPOST.co, Kamis, 22 Januari 2015.

Terlambatnya pengesahan APBA 2015 menurutnya akan berdampak negatif bagi Aceh. Karena itu ia mendesak Gubernur agar secepatnya menandatangani KUA PPAS agar pengesahan APBA 2015 tidak molor lagi.

“Bukan saat yang tepat untuk mengedepankan egosentris. Pada dasarnya, di saat awal-awal tahun seperti ini, spirit membangun dan mengutamakan hak rakyat adalah sebuah keutamaan oleh Gubernur Aceh sebenarnya, bukan malah mempermainkan karena perusahaan daerah yang tidak jelas,” katanya.

Ia juga mengatakan agar pemerintah tidak menjadikan rakyat sebagai korban karena uang (APBA) yang dikelola pemerintah juga uang rakyat. Jika semua ini terjadi karena faktor politis katanya, maka jangan menjadikan rakyat sebagai tumbal politik.

“Tarik ulur ini sudah seperti parodi, dan Aceh sedang mengalami komplikasi,” katanya.

Pihaknya berharap DPR Aceh berani menindaklanjuti hal ini. Langkah yang telah dilakukan legislatif dengan menawarkan jalan tengah, menurutnya merupakan bentuk kedewasaan berpolitik di Aceh.

“Selaku eksekutif, Gubernur Aceh harus berkesimpulan secepat mungkin agar harus diselesaikan. Agar DPR Aceh mempunyai waktu untuk merealisasikannya,”katanya.

Seperti diketahui, keengganan Gubernur Zaini Abdullah untuk menandatangani kesepakatan bersama KUA PPAS 2015 berawal dari dicoretnya anggaran untuk PT Investa dan PDPA oleh DPR Aceh. Kedua perusahaan daerah ini dinilai tidak memberikan dampak apa pun. Sehingga dewan berencana mengalihkan anggaran tersebut ke bidang lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Belakangan DPR Aceh memberikan jalan tengah dengan tetap memplotkan anggaran untuk PDPA sebesar Rp 5 miliar dan PT Investa Rp 25 miliar. Namun suntikan modal ini baru bisa dicairkan setelah ada perbaikan sistem manajemen perusahaan. (Baca: DPR Aceh Kembali Gelar Rapat Banmus Hari Ini)

Selain itu, DPR Aceh juga meminta agar pemerintah meningkatkan Pendapat Asli Daerah sebesar 10 persen. Namun dinas terkait mengaku hanya sanggup meningkatkan sebesar lima persen saja. Namun Gubernur Zaini masih belum mau menandatangani nota keseakatan KUA PPAS.

Gubernur Zaini menilai pemangkasan anggaran oleh dewan untuk kedua perusahaan di atas untuk menyingkirkan keluarganya.

Sebagaimana diketahui, salah satu direktur PDPA adalah Imran A. Hamid, adik ipar Gubernur Zaini. Ada juga Muhammad Abdullah, anggota tim Energi Sumberdaya Mineral Aceh yang juga adik Gubernur Zaini. Muhammad Abdullah selama ini dilaporkan mengontrol kebijakan di PDPA.

Sementara sejak 31 Oktober 2014 lalu Gubernur mengangkat Hasbi Abdullah yang juga adiknya sebagai Komisaris Utama PT. Investa yaitu Hasbi Abdullah. Namun Hasbi sudah mengundurkan diri. (Baca: Adik Gubernur Zaini Mundur dari Komisaris PT Investasi Aceh)